MALANGTIMES - Untuk mengatur dan mengendalikan tata ruang Kota Batu dibutuhkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RWRT). 

Hingga saat ini Perda tersebut dalam proses kajian, dan ditargetkan tahun 2019 rampung. 

Hal ini melihat dari total luas wilayah  Kota Batu 52 persennya digunakan untuk lahan hutan. 

Lalu 25 persen lebih untuk lahan hijau, dan sisanya lahan pembangunan ditandai dengan warna kuning. 

Saat ini perda RTRW Kota Batu masih dalam tahap kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).

Awal tahun 2019 akan diserahkan ke DPRD Kota Batu untuk pembahasan. 

Kabid Perencanaan Pembangunan, Perekonomian SDA, Insfrastruktur dan Kewilayahan, Patah Hariyanto mengatakan, tahapan revisi Perda ini harus melalui proses yang cukup panjang. Melihat sejak tahun 2016 proses pembahasan sudah dilakukan.

“Dan memang target Pemkot Batu itu selesai di tahun 2019. Kalau bisa selesai sebelum ada pergantian DPRD Kota Batu,” ungkap Patah. 

Ia menjelaskan tahapan penyusunan Perda RTRW itu dimulai tahun 2016 dengan peninjauan kembali. 

Kemudian tahun 2017 tahap review dari hasil peninjauan itu. Dan di 2018 ini menyusun KLHS dan naskah akademik.

Perda RTRW nomor 7 tahun 2010 ini mengatur tata ruang Kota Batu sampai tahun 2030. 

Walau begitu perda RTRW ini harus direvisi sesuai dengan tatanan Kota Batu saat ini. 

“Perda RTRW ini tentunya mengatur soal pengendalian. Pengendalian jumlah pembangunan hotel, dan bangunan lainnya. Karena lahan hijau harus dipertahankan,” katanya.

Terpisah, Ketua DPRD Batu Cahyo Edi Purnomo menambahkan, memang untuk Perda RTRW ini sudah saatnya direvisi dan disempurnakan.

Melihat Kota Batu sebagai kota pariwisata sudah menjadi incaran para investor. 

Dengan demikian pembangunan akan terus bertambah. 

“Dan pembangunan di Kota Batu ini memang banyak yang tidak tertata. Kalau tidak segera ditata Lahan hijau yang awalnya dilindungi justru malah tergeser bangunan," ucap Cahyo. 

Ia mencontohkan pembangunan yang seharusnya diberi batasan, seperti pembangunan hotel, restoran, dan tempat wisata buatan. 

“Karena memang lahan hijau itu paling banyak di Kecamatan Bumiaji. Sehingga benar-benar harus diatur jangan sampai ada wisata buatan,” imbuhnya.