Gurita Kasus Korupsi di Malang Raya, KPK Keluarkan 20 Surat Perintah Penyidikan

Dec 14, 2018 20:35
http://risetcdn.jatimtimes.com/images/2018/12/14/2aa64f8882dffd2452b0bbc76b6c49dd742fedd240e1bea2.md.jpg
http://risetcdn.jatimtimes.com/images/2018/12/14/2aa64f8882dffd2452b0bbc76b6c49dd742fedd240e1bea2.md.jpg

MALANGTIMES - Dalam kurun 2017-2018, Pemkot Batu, Pemkot Malang dan Pemkab Malang menjadi perhatian publik nasional terkait dengan kasus korupsi. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, pihaknya telah menerbitkan setidaknya 20 surat perintah penyidikan (sprindik) untuk kasus dugaan korupsi yang terjadi di wilayah Malang Raya. 

Baca Juga : Keluarkan Surat Edaran, Mulai Besok Bupati Malang Minta Warga Tidak Keluar Rumah

Febri menguraikan, sprindik itu mencakup nama-nama sekitar 49 orang tersangka. Paling banyak, sprindik itu diterbitkan untuk anggota DPRD Kota Malang dan tiga kepala daerah di Malang Raya. "Untuk wilayah Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu sampai dengan saat ini KPK sudah menerbitkan 20 sprindik untuk tersangka sekitar 49 orang," ujar Febri di sela agendanya di Kota Malang, hari ini (14/12/2018).

Hingga saat ini, lanjut Febri, kasus korupsi yang terjadi di Kota Malang masih memegang rekor sebagai kasus dengan jumlah tersangka paling banyak. Febri menyatakan, sprindik yang diterbitkan itu ditujukan untuk beberapa orang. Di antaranya anggota DPRD Kota Malang, tiga kepala daerah, kepala dinas, dan pihak swasta. "Satu mantan kepala daerah yang dalam kasus Mojokerto, mantan wakil Bupati Malang. Kalau ditambah itu tentu 50 (tersangka) ya," imbuhnya.

Febri merinci, dari 20 sprindik yang telah diterbitkan antara lain 11 sprindik untuk kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015. Selanjutnya 2 sprindik untuk TPK suap terkait pengganggaran kembali proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang dalam APBD Pemkot Malang TA 2016 pada tahun 2015.

Kemudian,  3 sprindik untuk TPK suap terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu TA 2017. Sementara 2 sprindik untuk kasus penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan Bupati Malang. "2 sprindik TPK suap terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemkab Malang TA 2011," lanjutnya. 

KPK pun masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kasus dugaan korupsi di Malang Raya. Salah satunya seperti yang dilakukan di Polres Malang Kota beberapa waktu lalu. Penyidik melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi yang diduga mengetahui adanya dugaan korupsi tersebut.

Baca Juga : Polisi Akui Kejahatan Jalanan Kota Malang Meningkat Usai Program Asimilasi

"Mereka diperiksa sebagai saksi. Kalau saksi itu berarti mereka memiliki pengetahuan, bisa melihat, bisa mendengar, atau bisa juga punya peran dalam rangkaian peristiwa. Itu yang didalami dari para saksi," kata dia.

Terbaru, dalam kasus dugaan korupsi di Malang Raya tersebut, pihaknya baru saja melakukan pelimpahan berkas terkait kasus yang menyeret Bupati Malang Rendra Kresna. "Kemarin baru saja dilakukan pelimpahan, jadi penyidikannya baru selesai untuk pihak yang diduga sebagai pemberi pada Bupati Malang. Nanti akan diproses di persidangan di Surabaya," terangnya.

Pihaknya berharap, di  persidangan bisa terungkap beberapa fakta-fakta lain yang memungkinkan untuk melihat apakah ada atau tidak ada pelaku lain. "Jadi prosesnya masih berjalan," pungkasnya. 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
Juru Bicara KPKfebri diansyahKPKPemkot Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru