Sutiaji saat diwawancarai wartawan (foto: Imarotul Izzah/Malang Times)

Sutiaji saat diwawancarai wartawan (foto: Imarotul Izzah/Malang Times)



MALANGTIMES - Juru bicara Komisi Pemberantasan Koperasi (KPK), Febri Diansyah menyebut pemerintah daerah Malang Raya kurang serius mencegah praktik korupsi. 

Hal itu disampaikan Febri saat berkunjung ke Kota Malang pada Jumat (14/12/2018).

Wali Kota Malang Sutiaji pun meminta waktu membenahi secara serius internal Pemkot Malang agar tercipta pemerintahan yang bersih dan akuntabel seperti yang dicita-citakan selama ini.

Karena menurutnya, di bawah kepemimpinannya bersama Sofyan Edi Jarwoko Pemerintah Kota Malang akan selalu serius memberantas praktik korupsi di setiap lini.

Keseriusan itu juga ditunjukkan salah satunya melalui program Lelang Kinerja.

Tidak hanya itu, bahkan Wali Kota Sutiaji sudah memberikan warning kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), rekanan-rekanan, dan konsultan agar tidak main-main lagi dengan proyek-proyek kontraktual yang ada di Pemkot Malang.

Selain itu, Wali Kota Sutiaji juga sudah melakukan cuci otak kepada 7.500 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari kepala OPD, termasuk eselon III dan IV agar mengabdi kepada masyarakat dengan menjalankan program pengabdian secara serius dan tidak main-main.

"Saya sejak awal sudah berfikir melakukan pencegahan. Salah satunya melui lelang kinerja yang semua berbasis data dan perencanaan yang harus ditetapkan sejak awal," katanya ketika dihubungi MalangTIMES, Jumat (14/12/2018) malam.

Menurutnya, pengawasan terhadap masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) sudah dilakukan. 

Dia pun meminta agar masyarakat dan media turut mengawasi OPD yang bermain-main dan oknum yang dengan sengaja melakukan transaksional.

Karena selama ini, selalu ada saja desas desus adanya transaksi yang dilakukan oleh oknum OPD yang tentunta berdampak buruk pada proses pembangunan. 

Di antaranya seperti kualitas pembangunan gedung yang tidak sesuai dengan kesepakatan setelah dilakukan pembangunan.

"Karena kami jelas memiliki keterbatasan untuk sanggup memantau secara keseluruhan," imbuh pria berkacamata itu.

Selain Lelang Kinerja yang menjadi keseriusan proses pencegahan tindak pidana korupsi, Pemerintah Kota Malang menurutnya juga akan merealisasikan layanan perencanaan berbasis elektronik atau e-planning. 

Saat ini, e-planning masih belum dapat direalisasikan hingga 2019 mendatang. Karena proses penganggaran sudah selesai dilakukan.

"Baru 2020 akan bisa direalisasikan. Kami sangat membutuhkan peran masyarakat. Laporkan kepada kami dan langsung pada pihak yang berkaitan jika ada praktik yang tak baik," tambahnya.

Sejak awal Desember ini, lanjutnya, pengawasan pembangunan dilakukan lebih maksimal. 

Para ahli dan akademisi dilibatkan untuk melakukan kroscek langsung kondisi pembangunan di lapangan. Terutama untuk gedung dan kualitas jalan.

Dia juga menegaskan jika kasus korupsi yang sudah menjerat Kota Malang beberapa lalu sudah menjadi pelajaran berharga yang harus dijadikan contoh untuk tidak diulangi. 

Setiap OPD tidak boleh bermain-main lagi saat melakukan kegiatan yang tentunya dapat merugikan negara dan masyarakat.

"Semuanya akan di cross check dan OPD tidak bisa bermain-main lagi," pungkas politisi Demokrat itu.

 

End of content

No more pages to load