Inspektur Kabupaten Malang Tridiyah optimis pemkab Malang akan raih lagi opini WTP dari BPK (Nana)
Inspektur Kabupaten Malang Tridiyah optimis pemkab Malang akan raih lagi opini WTP dari BPK (Nana)

MALANGTIMES - Membangun optimisme di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Malang terus digalakkan. 

Setelah diporakporandakan badai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa bulan lalu. 

Inspektorat Kabupaten Malang pun bergerak cepat dalam mendorong optimisme di seluruh OPD. 

Khususnya untuk terus  menjalankan roda pemerintahan yang bersih melalui pencatatan dokumen belanja yang sesuai dengan aturan.

Salah satu indikator pemerintahan yang bersih adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diterbitkan dalam kurun waktu tertentu. 

"Ini menjadi bagian dalam mencerminkan penyelenggaraan keuangan daerah yang baik. Kita sejak tahun lalu mendapat opini WTP. Tahun depan pun optimis kita bisa meraihnya juga," kata Tridiyah Maestuti Inspektur Kabupaten Malang, Jumat (14/12/2018). 

Walau berbagai kendala menerpa pemerintah Kabupaten (pemkab) Malang selama tahun ini.

Termasuk adanya sikap pesimistis dari masyarakat maupun dari jajaran OPD sendiri.

Tidak membuat surut pemkab Malang melalui Inspektorat untuk terus menyalakan api optimisme dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih. 

Tridiyah menyatakan, bahwa pihaknya optimis bahwa pemeriksaan BPK tahun 2018 ini pun bisa dilalui dengan hasil yang diharapkan. 

"Insya Allah bisa. Opini WTP 2018 bisa kita raih lagi," tegasnya kepada MalangTIMES. 

Sikap optimis Inspektorat juga didukung dengan pernyataan dari Wahyu Hidayat Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang, beberapa waktu lalu.

Wahyu menyatakan, pihaknya yang dijadikan sampling audit BPK selain OPD lainnya, optimis bisa berjalan lancar. 

"Insya Allah lancar, kita melakukan transaksi belanja sesuai aturan yang ada," ucap Wahyu. 

Sikap optimis tersebut dibangun juga dengan adanya data yang dirilis oleh BPK Perwakilan Jawa Timur (Jatim). 

BPK Jatim menyampaikan progres hasil pemeriksaan dan tindaklanjut rekomendasinya sampai semester II tahun 2018 di Surabaya, beberapa hari lalu. 

Dari data tersebut Kabupaten Malang menempati posisi ke-4 se-Jatim dalam proses tindaklanjut rekomendasi BPK dengan nilai progres sebesar 92,56 persen. 

Artinya, kata penyelesaian dari rekomendasi dan ganti kerugian daerah Pemkab Malang terbilang bagus.

"Angka progres tersebut merupakan cerminan dari respon positif pemkab Malang dalam melaksanakan rekomendasi BPK," ujar mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. 

Angka tersebut juga berkaitan erat dengan opini BPK untuk tahun 2018. 

"Sangat berkaitan erat, karenanya kita optimis kita bisa kembali mendapat opini WTP untuk tahun ini," pungkas Tridiyah.