MALANGTIMES - Kisah KTP-el kembali menyentak masyarakat Indonesia. 

Berbagai dugaan atas dibuangnya sekarung KTP-el di persawahan Jakarta, beberapa hari lalu. 

Membiak diberbagai media sosial (medsos) maupun jadi bahan perdebatan panas di dunia nyata. 

Berbagai 'pembesar' terkait hal tersebut pun angkat bicara. Dari Menteri Dalam Negeri sampai Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

Terkait dugaan adanya data siluman dalam daftar pemilih tetap (DPT) pemilu 2019 atau mengenai perlakuan blangko KTP-el di kecamatan atau daerah yang disinyalir tidak diedarkan kepada warganya. 

Atau yang mengalami kerusakan fisik tapi tidak dilakukan prosedur yang ditetapkan oleh Kemendagri. 

Sehingga diindikasikan, beberapa kasus tentang KTP-el yang ramai tersebut juga dipicu dari persoalan-persoalan tersebut. 

Lantas bagaimana dengan kondisi di daerah dengan gonjang-ganjing KTP-el di Jakarta tersebut. 

Sri Meicharini atau biasa disapa Rini, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang menyampaikan, di wilayahnya tidak ada persoalan tentang hal tersebut. 

"Kabupaten Malang aman. Sepanjang tahun 2018 ini tidak ada gejolak tentang hal tersebut," kata Rini kepada MalangTIMES, Rabu (12/12/2018).

Persoalan KTP-el yang rusak atau adanya penggantian kartu dikarenakan status, domisili yang berubah pun, terbilang sangat minim sekali.

Menurut Rini, sampai bulan Desember 2018 ini KTP-el yang rusak dan diganti hanya tercatat 5 keping saja. 

Pihaknya, sesuai dengan imbauan Dirjen Dukcapil Kemendagri, telah melakukan prosedur pengamanan sesuai SOP. 

"Kita gunting dan dikumpulkan di kantor. Setelah itu kita laporkan ke pusat mengenai hal tersebut. Wilayah kita aman kalau mengenai hal ini," ujarnya. 

Pun, mengenai identitas ganda yang juga ramai diperdebatkan dalam persoalan KTP-el. 

Di Kabupaten Malang, identitas atau data ganda yang tercatat dan terlaporkan ke kantor Dispendukcapil sampai akhir tahun 2018 hanya kisaran 50 kasus. 

50 data ganda tersebut, terang Rini, sudah dilakukan proses pelaporan ke tingkat pusat. Untuk dilakukan penghapusan salah satunya.

Penghapusan satu data yang dimiliki warga tersebut adalah yang belum masuk dalam database kependudukan. 

"Wajib di hapus salah satunya. Kita cek biometrik datanya, apabila yang data ganda ini hanya satu yang sudah masuk database. Satunya lagi kita hapus," ujar Rini yang menyampaikan pihaknya terus melakukan pemantauan mengenai persoalan data ganda tersebut.