Fadli Zon Kritik Keras Jokowi: Jangan Hanya Bagi-Bagi Sertifikat Tanah Saja, Urusin Juga KTP-el

MALANGTIMES - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon melakukan kritik keras kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas sengkarut persoalan KTP-el. Dari persoalan tercecernya ribuan blangko KTP-el, penjualan bebas baik konvensional maupun online, sampai penemuan dibuangnya sekarung identitas kependudukan di persawahan Jakarta. 

Persoalan KTP-el yang terus bergulir saat memasuki tahun politik terkait daftar pemilih tetap (DPT) semakin membuat sengkarut persoalan serupa 'dibiarkan' terus terjadi. 
Maka, kata politisi Partai Gerindra ini, pemerintah telah gagal memberikan pelayanan dasar masyarakat. Lebih lanjut persoalan KTP-el juga dikerjakan secara amatiran oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara keseluruhan. 

"Karenanya saya minta presiden turun tangan dong. Urusin juga itu KTP-el yang bermasalah. Jangan hanya bagi-bagi sertifikat tanah saja. Presiden jangan hanya diam saja," kata Fadli Zon dalam acara talkshow Indonesia Lawyer Club (ILC), Selasa (11/12/2018) malam. 

Kritik keras Fadli Zon tidak berhenti di situ. Dirinya juga menyampaikan, Jokowi jangan hanya asyik dengan persoalan yang tidak ada persoalannya saja bagi masyarakat Indonesia. Saat persoalan laten KTP-el terus saja berulang terjadi. 

"Bicara dan turun tangan. Kalau menterinya tidak bisa menyelesaikan urusan ini, tidak usah bicara siap dipecat. Mengundurkan diri saja kalau tidak becus," ujarnya yang juga menegaskan pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap data kependudukan dengan berbagai peristiwa menghebohkan yang terjadi. 

Fadli Zon mencontohkan India dengan penduduk yang sangat besar. Pemerintahnya mampu memberikan pelayanan dasar tentang identitas kependudukan. "Tidak ada itu KTP tercecer. Tidak ada ketidakpercayaan karena sistem berjalan baik. Sehingga tidak ada data siluman," ujarnya yang menunjuk pada persoalan adanya data tambahan 31 juta dari Kemendagri ke KPU. 

Berbagai kejadian yang menerpa Kemendagri atas persoalan KTP-el, secara lugas dinyatakan oleh Fadli Zon sebagai ulah genderuwo. "Karena pelakunya tidak diketahui. Bahkan dirjen dukcapil pun tidak tahu yang melakukan pembuangan KTP di sawah," imbuhnya. 

Selain mengkritisi Kemendagri, Fadli Zon juga meminta dilakukan audit forensik IT KPU oleh kedua belah pihak yang sedang bersaing memperebutkan kursi presiden. Dirinya meminta audit tersebut dilakukan sebelum ditetapkannya DPT. Sehingga bisa mengantisipasi berbagai dugaan dan ketidakpercayaan masyarakat atas DPT yang setiap pemilu ramai dipersoalkan. 

Dalam kesempatan yang sama, budayawan yang sekaligus Presiden Jancukers Sujiwo Sutedjo menyatakan bahwa persoalan dasar Republik Indonesia sampai saat ini adalah tentang lemahnya berdata. 

Setiap lembaga pemerintahan memiliki versi data masing-masing sehingga membuat kebijakan tidak berjalan dan menimbulkan permasalahan di masyarakat. "Bukan hanya data kependudukan saja. Tapi seluruh data tidak ada yang sama. Karena lemahnya pegawai negara dalam berdata. Kita ini butuh para pegawai yang bertugas di jalan sunyi," ujar Sujiwo Sutedjo yang mencontohkan budayawan  Remy Sylado yang memiliki kebiasaan berdata sangat baik. 

Pun, Pramoedya Ananta Toer yang memilih kebiasaan berdata dalam berbagai kegiatan dalam menunjang karya-karya sastranya. "Karenanya karya mereka lengkap dengan data-data. Kita butuh pegawai yang bertugas di jalan sunyi. Jalan yang tidak seksi. Saya atau kita semua yang masih suka tampil begini,  susah ikuti jalan itu," ucapnya. (*)

Top