Ilustrasi Kades dalam pengelolaan DD/ADD (Ist)
Ilustrasi Kades dalam pengelolaan DD/ADD (Ist)

MALANGTIMES - Kabar tidak nyaman menerpa para kepala desa (Kades) di akhir tahun. Kabar tersebut  dilontarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen. Khususnya bagi para Kades yang membandel tidak membayar pajak. Bagi para kades yang membandel tidak membayar atau menunggak bertahun-tahun, maka sanksi pidana menanti mereka.

Hal ini disampaikan secara langsung oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Malang yang melakukan MoU dengan KPP Pratama Kepanjen. Dengan salah satu perjanjiannya mengenai  penagihan pajak Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD). "Jika lebih dari tiga kali pemangilan tidak dipenuhi,  mereka bisa dikenakan denda, bisa ditahan atau gijzeling. Di UU Pajak ada aturan itu,” kata Abdul Qohar Kepala Kejari Kabupaten Malang. 

MoU KPP Pratama Kepanjen dengan Kejari Malang didasarkan pada masih banyaknya persoalan pemerintah desa (pemdes) yang menunggak pajak sampai akhir tahun ini. Dari data KPP Pratama Kepanjen, tercatat adanya peningkatan pajak terhutang pemdes dari sumber dana DD dan ADD. 

Di tahun 2016 ada 3 desa yang tidak membayar pajak. Naik menjadi 6 desa di tahun 2017 dan mengalami peningkatan tinggi di tahun 2018. Yakni sebanyak 64 desa yang belum membayarkan pajak DD/ADD. “Total pajak terhutang di 64 desa mencapai sekitar 8,8 miliar rupiah,” ujar Budi Harjanto Kepala KPP Pratama Kepanjen. 

Budi melanjutkan, Pemerintah sejatinya sudah menyediakan pajak di dalam DD/ADD yang diterimakan kepada desa-desa. “Sayangnya ini tidak berjalan maksimal dengan adanya tunggakan tersebut. Padahal pajak ini kembalinya ke desa juga," imbuhnya. 
Disinggung mengenai adanya sanksi pidana penjara kepada Kades yang tidak bersedia membayar pajak, pihak KPP Pratama Kepanjen menyerahkan hal tersebut kepada Kejari Malang. 

"Kita sudah ada MoU dengan Kejaksaan. Jadi kalau kami memanggil sampai tiga kali kepada pihak desa diabaikan, kita akan menyampaikan kepada kejaksaan untuk penanganannya. Jadi yang akan memanggil setelah itu adalah kejaksaan. Begitu pula dengan sanksi yang sesuai dengan perpajakan," urai Budi yang juga menyampaikan pihaknya ditarget bisa mengumpulkan pajak sebesar Rp 1,7 triliun. 

Untuk target pajak dari desa yang bersumber dari DD/ADD diperkirakan bisa menyumbang negara sebesar Rp 8-10 miliar. Sayangnya, pengumpulan pajak tersebut masih sekitar 50 persennya di awal Desember 2018.

Secara terpisah, persoalan pajak terhutang yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang juga mendapat tanggapan dari Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Malang Wahyu Susanto. Dirinya menyatakan, apabila kewajiban kepada negara tidak dilakukan, maka pihaknya memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan. "Tentunya sesuai dengan MoU dan permohonan dari KPP Pratama. Bila pemanggilan diabaikan, kami akan sampaikan kepada pimpinan. Apakah bisa dilanjut ke ranah pidana atau tidak ya," ujar Wahyu. 

Wahyu melanjutkan, apabila ada indikasi kerugian negara, maka pihak Kejari memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. "Misalnya masuk dan terkategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Kita bisa lakukan tindakan hukum atas hal tersebut," pungkas Wahyu.