Pemeliharaan jalan di wilayah Kabupaten Malang. (Nana)
Pemeliharaan jalan di wilayah Kabupaten Malang. (Nana)

MALANGTIMES - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Malang, dalam beberapa bulan ini, dibuat kerepotan dengan kondisi jalan rusak. Baik dikarenakan hujan maupun semakin bertambahnya beban kendaraan yang kian ramai melintas di berbagai ruas jalan kabupaten. 

Berbagai aduan masyarakat yang masuk pun terus mengalir dengan kondisi tersebut. Meminta jalanan rusak segera untuk diperbaiki dan tidak semakin parah kondisinya. 

Baca Juga : Tangkal Covid, Pemkab Malang Sediakan Safe House di Seluruh Desa

Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang pun menanggapi persoalan tersebut. Walaupun, seperti yang disampaikan Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang Romdhoni, pihaknya secara bertahap melakukan perbaikan demi perbaikan tersebut.  Hal tersebut dikarenakan keterbatasan petugas dan tentunya anggaran pemeliharaan jalan yang telah diplot dalam APBD 2018.

Dari data APBD Kabupaten Malang 2018, anggaran pemeliharaan jalan di bagi di 4 unit pelaksana teknis (UPT) Dinas PU Bina Marga. Yakni UPT Pagak, Pujon, Turen, dan Kepanjen dengan nilai total Rp 15,5 miliar. Selain itu, ada anggaran pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan yang tersebar di Kabupaten Malang dengan nominal Rp 12,4 miliar. 

Anggaran pemeliharaan khususnya di UPT inilah yang kerap dipergunakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan jalan di wilayahnya masing-masing. Tentunya, secara jumlah dan cakupan wilayah menjadi tidak begitu berimbang. Ditambah dengan semakin banyaknya kendaraan-kendaraan besar yang secara beban melebihi kekuatan jalan yang ada di kabupaten. 

"Salah satu penyebab jalan cepat rusak karena beban kendaraan yang melebihi kekuatan jalan. Kita ketahui, jalan berstatus kabupaten setiap hari menjadi rute kendaraan-kendaraan besar," kata Romdhoni. 

Anggaran pemeliharaan pun menjadi kurang berdaya menghadapi persoalan tersebut. Sebab, lanjut Romdhoni, yang perlu dilakukan adalah melakukan peningkatan kualitas jalan dengan spesifikasi jalan provinsi. Bukan lagi jalan berstatus kabupaten. Hal ini terlihat di rute jalan Talangagung menuju Jalibar (Jalur Lingkar Barat) atau dari arah masuk Kepanjen-Jalibar-Talangagung. 

Berbagai kendaraan besar hilir mudik setiap hari dan membuat kekuatan jalan rentan rusak. Saat musim hujan datang, maka dengan mudah aspal terkelupas dan  berlubang. 

Kondisi ini yang membuat Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang mengajukan adanya peralihan status jalan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). "Dengan dasar arus lalu lintas sangat padat dan kendaraannya besar-besar. Seperti di ruas Talangagung yang kami ajukan perubahan status jalan," ujar Romdhoni. 

Perubahan atau peralihan status jalan secara langsung membuat konsentrasi anggaran daerah untuk pembangunan,  rehabilitasi maupun pemeliharaan lebih bisa difokuskan. Misalnya, jalan yang telah berstatus provinsi, penganggarannya akan berasal dari Pemprov Jatim. 

"Ini akan membuat longgar anggaran kita dan juga bisa fokus melakukan peningkatan jalan kabupaten. Kalau sampai saat ini kita berjalan dengan kemampuan yang ada di pihak kita," urai mantan kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Malang itu.

Baca Juga : Sederet Megaproyek Pemkot Malang Ditunda, Termasuk Pembangunan Mini Block Office

Solusi perubahan beberapa ruas jalan berstatus kabupaten menjadi jalan provinsi telah dilakukan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang sejak tahun lalu. Walau pun, masih belum adanya kepastian dari Pemprov Jatim atas usulan yang disetujui bupati Malang itu.

Romdhoni pun menyampaikan,pihaknya telah lama melakukan berbagai pemetaan jalan di Kabupaten Malang dengan berbagai perubahan yang disebabkan adanya proyek-proyek bersifat nasional. Peta jalan tersebut yang dijadikan patokan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang mengajukan adanya perubahan status jalan tersebut. 

"Tanpa itu kondisinya akan seperti ini. Kita bisa meningkatkan kualitas jalan dengan bagus, tapi akan membuat bidang kegiatan lain di dinas tidak terdanai sama sekali," ujarnya. 

Maka, menyikapi berbagai aduan masyarakat atas jalan rusak saat ini, Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang menjawabnya dengan kemampuan anggaran pemeliharaan dengan nilai Rp 15,5 miliar yang mencakup wilayah yang dibawahi 4 UPT. 

"Kami  hanya sapu lobang untuk jalan-jalan berlubang. Kalau dari hasil lapangan, jalan rusak harus ditingkatkan kualitasnya. Butuh anggaran yang besar dan menunggu tahun depan," pungkas Romdhoni. (*)