Akan Lakukan Pemakaman, Warga Kota Malang Harus Tahu Ini

Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kasin (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kasin (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Memberi pengetahuan masyarakat akan proses perizinan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dikelola Pemkot Malang, terus gencar dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) TPU, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Kota Malang.

Sebab, nyatanya saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas tentang bagaimana tata cara atau proses perizinan terkait pemakaman.

Kepala UPT TPU, Takroni Akbar menjelaskan, pihaknya memang terus berupaya mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi dalam penggunaan tanah makam serta perpanjangan izin penggunaan tanah makam. 

Untuk hal itu, pihaknya sudah dua kali melakukan sosialisasi di dua kecamatan yakni Kecamatan Sukun dan Kecamatan Lowokwaru.

Pihaknya juga tak menutup diri, jika memang masyarakat yang belum mengetahui atau ingin tahu lebih detail terkait proses perizinan penggunaan lahan makam.

Bisa saja datang langsung ke Kantor UPT TPU yang berada di kawasan TPU Sukun Nasrani atau juga mengundang dalam sebuah forum.

"Administrasi tidak hanya berlaku bagi orang yang masih hidup saja. Melainkan mereka yang sudah meninggal juga perlu diuruskan pengadministrasiannya agar terdaftar dan tertata,"  ungkapnya

Dilanjutkan Takroni, dalam hal perizinan ini, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 6 Tentang Penyelenggaraan Pemakaman. 

Pasal 19 disebutkan, bahwa setiap orang atau badan yang bermaksud memakai atau menggunakan tempat pemakaman yang dikelola dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, pengadaan dan pengelolaan makam umum dan keluarga, perluasan makam, usaha jasa pelayanan di bidang pemakaman, harus mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Dalam hal ini, izin yang dimaksud tersebut di antaranya adalah, izin penggunaan tanah makam atau tumpangan, perpanjangaan izin penggunaan tanah makam atau tumpangan.

"Jadi, jelaslah jika akan melakukan pemakaman harus mendapat ijin dari pihak yang berwenang. Namun, yang menjadi pembeda di sini adalah prosesi pemakaman dilakukan dulu baru izin pemakaman dilaksanakan. Hal ini mengacu pada kebijaksanaan, toleransi dan sisi kemanusiaan bahwasanya jenazah harus disemayamkan secepatnya," ungkapnya

Lebih lanjut dijelaskan Takroni, dalam kepengurusan perizinan, juga cukuplah mudah.

Sebab syaratnya hanya mengajukan surat permohonan di TPU masing-masing yang dilampiri fotokopi KTP, fotokopi KK, surat keterangan kematian dari RT atau RW, untuk selanjutnya diterbitkan surat rekomendasi dan diteruskan ke kecamatan yang terkait untuk dikeluarkan surat keputusan.

"Nah izin-izin ini berlaku selama dua tahun sekali dan bisa dilakukan perpanjangan setelah masa berlaku berakhir. Petak makam yang tidak diperpanjang dan sudah tidak berlaku lagi setelah lewat waktu 2 (dua) tahun dapat digunakan untuk pemakaman baru atau makam tumpangan," paparnya.

"Pentingnya izin sebagai pemberian legalitas kepada seseorang dalam hal pemakaman perlu diinformasikan lebih luas, agar masyarakat awam dapat paham dan mengerti sehingga tidak ditemui makam yang tergusur karena melanggar peraturan," tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga menginformasikan jika UPT Pemakaman mempunyai ambulans yang siap untuk membantu masyarakat untuk mengangkut jenazah maupun mengantarkan orang sakit. 

"Fasilitas-fasilitas yang kita miliki memang bisa dimanfaatkan masyarakat, namun banyak yang belum tahu juga," pungkasnya.

Editor : Heryanto
Publisher :

Redaksi: redaksijatimtimes[at]gmail.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : redaksijatimtimes[at]gmail.com | redaksijatimtimes[at]gmail.com
Top