Kepala Bapenda Kabupaten Malang Purnadi menyatakan target pendapatan daerah tahun depan tidak terlalu muluk-muluk (Nana)
Kepala Bapenda Kabupaten Malang Purnadi menyatakan target pendapatan daerah tahun depan tidak terlalu muluk-muluk (Nana)

MALANGTIMES - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, kembali ditarget di tahun depan untuk bisa mengumpulkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi. Dimana,  ditahun 2019 datang, Bapenda Kabupaten Malang ditarget untuk bisa mengumpulkan pendapatan sebesar Rp 4 triliun.


Target tersebut berasal dari tiga pos dalam kolom pendapatan. Yakni pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan,  serta sektor pendapatan lainnya. 

Baca Juga : Hari Ini, Pemkot Malang Luncurkan Bansos Tahap Awal bagi Warga Terdampak Covid-19

Fokus untuk menggapai target di tahun 2019, pihak Bapenda Kabupaten Malang sesuai tupoksinya akan lebih mengoptimalkan sektor pajak dan retribusi. Untuk menyokong perolehan yang telah disahkan antara pihak legislatif dan eksekutif tersebut. 

Pasalnya, untuk dana perimbangan sebagai bagian dari pos pendapatan dalam APBD, merupakan anggaran dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 

Dana Perimbangan di tahun 2019 untuk Kabupaten Malang mencapai Rp 2,5 triliun. Sedangkan di tahun 2018 tercatat sekitar Rp 2,4 triliun. Artinya, Bapenda Kabupaten Malang di tahun depan, tinggal mengupayakan sektor PAD dan sektor lainnya senilai Rp 1,5 triliun. Dua sektor tersebut ditarget mampu menembus Rp 1,4 triliun di tahun 2019 datang. 

Purnadi Kepala Bapenda Kabupaten Malang menyatakan,  target di tahun depan bukan target yang muluk-muluk. Atau target yang hanya berupa angka di kertas saja. Pihaknya optimis target Rp 4 triliun tahun depan bisa dicapai, bahkan bisa melampauinya. 
"Optimis bisa dipenuhi target itu. Apalagi kita tahun depan juga sudah akan mulai meluncurkan aplikasi digital dalam perpajakan maupun retribusi," kata Purnadi kepada MalangTIMES. 

Optimisme Bapenda Kabupaten Malang dalam mewujudkan target di tahun depan juga disokong dengan trend positifnya selama beberapa tahun lalu. Dimana target-target pendapatan daerah, khususnya dalam pajak dan retribusi selalu tergapai bahkan melampauinya. 

Di tahun depan,  target Rp 4 triliun tersebut hanya mengalami kenaikan sekitar Rp 200 juta di tahun 2018. Dimana target di tahun ini dikunci di nilai Rp 3,8 triliun dari tiga pos pendapatan dalam APBD Kabupaten Malang. 

Maka, lanjut Purnadi, pihaknya menerima target di tahun depan dengan menyatakan tidak terlalu muluk-muluk. "Kita punya semangat ditunjang dengan adanya penerapan teknologi digital di tahun depan. Insya Allah target itu tercapai," ucap mantan Kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang ini. 

Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya


Disinggung mengenai penghapusan salah satu item pajak daerah di tahun depan juga. Yakni pajak sarang burung walet yang bisa mempengaruhi pendapatan daerah,  Purnadi menegaskan,  tidak terlalu berpengaruh. 


"Untuk pajak itu kecil pendapatannya dan juga tidak bisa dipastikan. Karenanya kita hapus di tahun depan. Ini juga sebagai respon dari masyarakat atas pajak sarang burung walet ini," ujarnya yang menyatakan pendapatan di sektor ini hanya tercatat Rp 10 juta saja. 


Bapenda Kabupaten Malang di tahun depan akan lebih memfokuskan pada penggalian sumber baru,  baik dari subjek pajak maupun objek pajak yang belum terdata dan masih dalam status quo dalam kaitannya dengan jumlah pembayaran pajaknya. Khususnya di sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang masih memiliki potensi besar dalam mendongkrak pendapatan daerah. 


Sektor pajak lainnya yang jadi andalan dan selalu melampaui target setiap tahunnya juga akan dioptimalkan. Sektor  ini adalah pajak hotel, restoran dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Tiga sektor pajak ini di tahun 2018 telah mengalami surplus sebelum akhir tahun. 
"Kita optimalkan nantinya sumber-sumber tersebut. Selain tentunya di sektor PBB P2," pungkas Purnadi.