MALANGTIMES - Kota Layak Anak (KLA) menjadi salah satu program yang terus dikawal oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Malang. Terlebih, program tersebut melibatkan seluruh stakeholder pemerintahan. Mulai dari jajaran tertinggi hingga pemerintahan di tingkat kelurahan.
Untuk memfasilitasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), Barenlitbang pun menyusun buku panduan khusus. Buku Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan Kota Malang itu pun dibagikan ke seluruh dinas terkait serta kecamatan dan kelurahan.
Baca Juga : Hari Ini, Pemkot Malang Luncurkan Bansos Tahap Awal bagi Warga Terdampak Covid-19
Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW) Barenlitbang Kota Malang M Anis Januar mengungkapkan, buku tersebut berisi lima bab. Yakni pendahuluan, kajian teori KLA, gambaran umum, strategi KLA, serta rencana aksi Malang menuju KLA. "Buku ini telah kami distribusikan. Harapannya bisa menjadi guidance (panduan) untuk memahami KLA ini," urai Anis.
Apalagi, menurut Anis dalam pengembangan KLA ini dibutuhkan perluasan dan penguatan kelembagaan mulai dari level kota, kecamatan, kelurahan di semua klaster. "KLA ini sangat kompleks. Ada 5 klaster dengan 24 indikator yang harus dipenuhi," terangnya. Untuk mencapainya, dibutuhkan perencanaan yang sesuai dengan gol atau sasaran yang dituju.
Klaster-klaster tersebut, pertama yakni Hak Sipil dan Kebebasan. "Ini mencakup pemenuhan hak anak seperti hak atas identitas, hak atas perlindungan, hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat, dan lain-lain," urainya. Dinas yang terkait dengan hak atas identitas, misalnya adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang. Tetapi peran dispenduk juga harus ditopang kesiapan dari perangkat kelurahan maupun RT/RW.
Klaster kedua yakni Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Poin ini meliputi soal bimbingan dan tanggung jawab orang tua, dukungan kesejahteraan bagi anak, pengangkatan atau adopsi, dan lain-lain. Sementara klaster ketiga, mengenai Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. "Kesehatan ini banyak sekali indikatornya. Yang terlibat juga tidak hanya dinas kesehatan, tetapi posyandu, PKK, kader lingkungan, semua bisa ambil bagian," sebutnya.
Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya
Klaster keempat, terkait Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya. Serta klaster kelima yakni Perlindungan Khusus. "Sampai kegiatan hiburan, kegiatan seni dan budaya, pendidikan luar sekolah, itu menjadi indikator KLA. Untuk perlindungan khusus, ini mengenai anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak tereksploitasi, anak yang terisolasi atau minoritas, itu juga diperhatikan," tuturnya.
Anis menekankan, perangkat daerah terkait KLA wajib mendukung pencapaian target dalam RAD. Caranya dengan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam RAD itu sendiri. "RAD KLA diharapkan dapat dijabarkan dalam dokumen perencanaan. Baik RPJMD, renstra, maupun rencana kerja (renja) agar rencana aksi ini dapat dilaksanakan sesuai perencanaan," pungkasnya.
