MALANGTIMES - Para pendaftar calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mengincar posisi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang layak menunggu aturan baru dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI. Pasalnya, jika didasarkan pada kelulusan seleksi kompetensi dasar (SKD), Kota Malang masih kekurangan 94 orang CPNS. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto mengungkapkan bahwa pihaknya hingga saat ini masih menunggu keputusan pemerintah pusat. "Berdasarkan passing grade sekarang memang kecil. Tapi apa ada kebijakan lanjutan dan regulasi baru, kami masih menunggu pusat," urai Wasto.

Dia mengakui bahwa jumlah CPNS yang lolos SKD belum memenuhi kuota yang dibuka. "Kalau tidak salah, hanya 5 persen (yang lolos SKD) dari jumlah total (pendaftar CPNS)," katanya saat ditemui di gedung DPRD Kota Malang. Meski demikian, Wasto belum memperoleh data rinci dari masing-masing lowongan yang tersedia. 

Berdasarkan catatan MalangTIMES, di Kota Malang sebanyak 4.319 orang terdaftar mengajukan lamaran dalam perekrutan CPNS 2018 ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 545 orang gugur di tahap seleksi administrasi. Artinya, jumlah peserta tes pertama atau SKD mencapai 3.774 orang.

Rinciannya, yakni 3.317 pendaftar untuk posisi guru dan 450 pelamar di posisi tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Sementara 7 orang, merupakan pendaftar untuk kuota eks tenaga honorer K2. Seperti diketahui, Kota Malang membuka 282 kuota. Yakni sebanyak 230 kuota untuk tenaga pendidik atau guru, 39 untuk tenaga kesehatan, enam orang tenaga teknis, serta tujuh kuota untuk eks tenaga honorer K2.

Jika dipersentase dari jumlah kelulusan SKD sebanyak 5 persen, maka kuota tersebut baru terpenuhi 188 orang. Sehingga dibutuhkan setidaknya 94 orang lagi agar seluruh posisi itu terisi. "Karena pusat sendiri masih mengevaluasi hasil tes itu. Kan ada kebijakan baru soal ranking, tapi detailnya belum tahu," ucap Wasto. 

Selain itu, lanjut  Wasto, para pendaftar CPNS yang tes pertama  masih belum bisa dipastikan bakal mendapat pekerjaan di Pemkot Malang. "Kan masih ada tes satu lagi, seleksi kompetensi bidang (SKB). Bisa juga kan (gugur)," tambahnya. 

Saat ini, pihak Pemkot Malang juga masih menunggu hasil validasi tes SKD dari BKN. Termasuk juga aturan untuk pegawai yang masih menjadi tenaga pendukung operasional kegiatan (TPOK) atau pegawai kontrak. "Intinya ya kami masih menunggu, manut (ikut) pusat, semua terpusat dan daerah tidak boleh membuat kebijakan sendiri," ujar pria penghobi olahraga lari itu. (*)