Pencopotan banner bodong oleh Bapenda Kabupaten Malang (Bapenda for MalangTIMES)
Pencopotan banner bodong oleh Bapenda Kabupaten Malang (Bapenda for MalangTIMES)

MALANGTIMES - Mungkin, masyarakat semakin apatis atas maraknya berbagai reklame politik yang dipasang di berbagai tempat. Karena pemasangan reklame ini tanpa mengindahkan aturan ruang dan wilayah ataupun mengenai tata cara perijinannya. Terutama di tahun-tahun politik seperti saat ini, semakin marak di berbagai tempat. 

Sayangnya, para pemasang reklame khususnya banner atau pun sosok politikus dalam banner, serupa menutup mata atas aturan yang ada. Banner  dengan enaknya dipasang dengan paku  di pohon-pohon. Seperti yang terlihat di sepanjang Jalan Lingkar Barat (Jalibar) Kepanjen atau pun dibeberapa wilayah di Kabupaten Malang. 

Parahnya, banner tersebut pun bisa dikatakan seluruhnya bodong atau tanpa adanya izin dari pihak-pihak terkait dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang. 

Purnadi Kepala Bapenda Kabupaten Malang menyatakan, pihaknya tidak menutup mata atas kondisi tersebut. "Kita koordinasi dengan Satpol PP untuk penertiban reklame tanpa ijin. Apalagi kalau dipasang langsung dan dipaku di pohon," kata mantan Kadispendukcapil Kabupaten Malang,  Kamis (29/11/2018). 

Purnadi juga menyatakan, pihaknya secara rutin bersama pihak terkait melakukan penertiban reklame bodong tersebut. Walaupun dirinya tidak menampik, reklame bodong begitu cepat terpasang lagi. "Kalau reklame politik bodong kita berikan surat pemberitahuan kepada partai pengusungnya. Bila tidak ada tanggapan, kita bersama Satpol PP langsung bertindak untuk mencopotinya," tegasnya. 

Cerita klasik yang terus berlanjut tentang reklame bodong dan pemasangannya yang melanggar aturan. Seperti langsung dipaku ke pepohonan, juga mengundang perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang. Sejak dimulai masa kampanye, baik untuk Calon Presiden maupun calon Legislatif 2019. Bawaslu telah melakukan warning keras atas kebiasaan buruk pemasangan reklame politik tanpa aturan. 

Muhammad Wahyudi Ketua Bawaslu Kabupaten Malang menyampaikan, pelanggaran yang terjadi pada masa Kampanye sesuai dengan pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dapat berujung pada pembatalan nama calon anggota DPRD dari DCT dan juga pembatalan sebagai calon terpilih. "Maka masalah reklame politik tanpa izin serta menyalahi aturan yang ada tentunya juga masuk dalam pelanggaran," ujarnya. 

Persoalan reklame bodong politik sama ceritanya dengan daftar pemilih tetap (DPT) dalam setiap momen pemilu. Sama-sama ruwet dan terus terjadi setiap kali digelar pemilu. Hal ini dibenarkan oleh Ketua Bawaslu Jawa Timur, M Amin. Amin mengatakan,  persoalan DPT ganda merupakan persoalan dan cerita klasik yang terus berulang. "Jangan heran, memang tidak sembuh-sembuh sampai sekarang. Ruwet itu sudah dari dulu, sampai sekarang belum ada perbaikan," ujar Amin.