Ilustrasi (steemit)

Ilustrasi (steemit)



MALANGTIMES - Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) atau orang gila belum lama ini oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinyatakan boleh untuk ikut mencoblos.

Kebijakan baru itu pun sampai sekarang masih menimbulkan pro dan kontra. 

Bukan hanya di kalangan masyarakat luas, kebijakan tersebut juga masih banyak menjadi perdebatan di dalam tubuh KPU sendiri.

Karena awalnya, KPU menyatakan jika ODGJ dapat memilih ketika yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan atau rekomendasi dari dokter. 

Namun baru-baru ini, KPU kembali memberi pernyataan jika syarat berupa surat rekomendasi dari dokter tidak diperlukan. 

Karena sifatnya akan memberatkan mereka yang masuk dalam kategori disabilitas mental.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, Zaenuddin menyampaikan, kebijakan yang dikeluarkan itu sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

Senyampang yang dimaksud dikatakan oleh dokter tidak dalam gangguan jiwa, maka yang bersangkutan berhak untuk memilih dan masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Hal itu juga disesuaikan dengan kondisi yang terjadi selama ini. Di mana gangguan mental sifatnya tidak permanen, melainkan masih dapat disembuhkan. 

Ketika saat hari pencoblosan yang bersangkutan tidak kambuh atau dalam kondisi mampu untuk datang ke TPS, maka bisa menggunakan hak pilihnya. Itu sebabnya, ODGJ tetap akan didaftar sebagai DPT.

"Saat ini KPU Kota Malang belum melakukan inventarisasi terkait jumlah ODGJ. Karena ini memang baru yang pertama dan sebelumnya tidak ada form khusus untuk itu," jelasnya.

Sementara itu, Pakar Hukum dan Politik Universitas Widyagama Malang, Anwar Cengkeng menilai dimasukkannya ODGJ sebagai DPT sangat tidak tepat. 

Dia juga menilai jika dimasukkannya orang gila dalam daftar disabilitas sangat salah.

"Karena secara hukum perdata maupun pidana orang gila tidak dapat diproses," katanya.

Menurutnya ,KPU harus melakukan pendataan dan verifikasi yang tepat dan jelas dengan melibatkan dokter kejiwaan untuk memastikan orang tersebut mengalami gangguan kejiwaan atau tidak. 

Meskipun ia pernah sembuhpun juga harus ada kepastian dan keterangan yang jelas apakah termasuk gangguan jiwa berat atau ringan.

"Selain itu, KPU juga harus melakukan verifikasi ulang terhadap orang yang diduga gila atau yang dilaporkan masyarakat gila," imbuhnya.

Dia pun berharap agar tambahan DPT terhadap ODGJ ini bisa terukur dengan jelas. 

Karena jika tetap memasukan begitu saja ditakutkan menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan. 

Selain itu dia juga berpesan agar KPU menyiapkan pendamping khusus bagi ODGJ saat akan mencoblos.

End of content

No more pages to load