Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko (mengenakan topi hitam) saat membuka kegiatan sosialisasi partisipasi pemilu. (Foto: Humas Pemkot Malang for MalangTIMES)
Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko (mengenakan topi hitam) saat membuka kegiatan sosialisasi partisipasi pemilu. (Foto: Humas Pemkot Malang for MalangTIMES)

MALANGTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus berupaya agar angka partisipasi pemilihan umum (Pemilu) di wilayah tersebut semakin meningkat. Jika pada Pilkada 2018 lalu angkanya mencapai 65 persen, pada Pemilu 2019 mendatang pihak pemkot optimis persentasenya naik melampaui angka 66 persen. 

Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko mengungkapkan, salah satu langkah yang dilakukan pemkot adalah dengan menggelar berbagai kegiatan sosialisasi. Seperti yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang, hari ini (27/11/2018) pada acara Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu 2019 di Hotel Savana Malang. 

Edi mengungkapkan, Kota Malang tahun ini telah berhasil melaksanakan pesta demokrasi, yakni pemilihan wali kota dan wakil wali kota serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. "Alhamdulillah, dua event politik itu berjalan dengan lancar tanpa gangguan berarti," ujar Bung Edi, sapaan akrabnya. 

Dia menekankan, perbedaan dalam hal politik merupakan hal yang biasa. "Oleh karenya sudah saatnya melupakan perbedaan yang ada dan memulai untuk bersatu dan bersinergi dalam membangun Kota Malang yang tercinta," tegas politisi Golkar itu.

Pada tahun 2019 mendatang hajatan politik besar juga akan terlaksana yakni pemilihan anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD tingkat I dan II serta memilih Presiden beserta wakil presiden. Tentu hal ini membutuhkan persiapan yang maksimal baik dari segi sarana prasarana maupun tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih. 

Salah satu di antara elemen dan indikator yang paling mendasar dari keberhasilan dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses berjalannya tahapan-tahapan pemilu. "Partisipasi masyarakat pada momen pemilu tidak hanya dilihat dari tingginya angka pemilih yang hadir menggunakan hak suara di tempat pemungutan suara. 

Namun, diukur dari tingkat kesadaran masyarakat serta keterlibatan aktif dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Partisipasi bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses kepemiluan. Kepentingan fokus partisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa. 

Oleh karena itu, partisipasi politik masyarakat, baik dalam bentuk formal maupun ekstra formal dalam ikut serta mengawasi atau memantau jalannya penyelenggaraan pemilu, jangan dipandang sebelah mata. Karena, eksistensinya dapat mencegah tindakan-tindakan kontra-demokrasi yang dapat mengoyak dan mendegradasi loyalitas rakyat terhadap sistem demokrasi di indonesia.

"Terkait hal tersebut, menyongsong pemilu 2019 saya berharap kepada seluruh pihak terkait untuk saling bekerjasama, berkoordinasi dan bersinergi dalam membangun kesadaran politik masyarakat. Juga membuat masyarakat mengetahui hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara, agar nantinya dapat meminimalisir adanya golput," tukas Sofyan Edi.

Pada kesempatan tersebut, Sofyan Edi juga berpesan agar ASN Kota Malang mampu menjaga netralitas dalam Pemilu. "Sesuai dengan UU no. 5 tahun 2014 menyatakan bahwa pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik; pelayan publik dan perekat bangsa; ASN juga memiliki hak pilih, namun tetap di atur dan di tata sedemikian rupa di dalam undang-undang yang melarangnya untuk terlibat secara langsung pada politik praktis," pungkasnya.