MALANGTIMES - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Malang terbuka bagi masyarakat atau pihak kedua yang membutuhkan alat-alat berat miliknya. Baik berupa excavator, wheel loader, asphalt paver, tandom roller dan lainnya.

Memang masih terbilang minim peralatan berat untuk keperluan pembangunan dan pemeliharaan jalan di Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang. Tapi, kondisi tersebut tidak membuat dinas yang dikomandani Romdhoni berhenti dan pasrah dalam melayani kebutuhan masyarakat Kabupaten Malang. 

Secara bertahap,  2017 lalu, Dinas PU Bina Marga membeli lima unit alat berat berupa tandom roller dan baby roller. Sedangkan tahun 2018 ini, sesuai dengan yang tercantum dalam APBD Kabupaten Malang, Dinas PU Bina Marga mengalokasikan belanja modal untuk pengadaan alat berat sebesar Rp 1,5 miliar.

“Bertahap setiap tahun kami alokasikan belanja modal alat-alat berat untuk menunjang kerja kita. Masih jauh dari ideal untuk ini. Tapi hal tersebut tidak membuat kami pasrah dalam melayani masyarakat. Bahkan, alat-alat berat ini bisa juga dipinjam pakai oleh pihak kedua bila membutuhkannya,” kata Romdhoni, Senin (26/11/2018).

Pinjam pakai alat berat yang dikelola Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang tentunya wajib sesuai dengan standard operational procedure (SOP) yang ada. SOP tersebut terkait dengan objek pinjam pakai yang merupakan asset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang tentunya patut dipertanggungjawabkan.

Ada enam tahapan dalam pinjam pakai alat-alat berat Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang. Romdhoni menjelaskan, enam tahapan tersebut wajib dilakukan oleh pihaknya dan peminjam. 

Tahap pertama adalah adanya surat permohonan pinjam pakai yang dikirim pihak kedua ke bagian tata usaha (TU) yang nantinya mendisposisikannya ke kepala bidang (kabid) pemeliharaan. “Waktu untuk tahap ini satu hari sesuai SOP. Prosesnya dari TU ke jabid dan kadis. Tahap kedua proses mempelajari surat permohonan tersebut serta adanya disposisi  dari kasi peralatan ke bagian peralatan dan bengkel,” urai Romdhoni.

Tahap ketiga tersebut hanya membutuhkan waktu 15 menit. Yakni surat yang telah terdisposisi secara berjenjang masuk ke workshop Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang. 

Tahap berikutnya adalah pengecekan ketersediaan alat berat yang akan dipinjampakaikan. Di tahap ini ada pengurusan administrasi teknik berupa surat perintah jalan tugas (SPJT) serta kesiapan fisik alat berat yang akan dipinjampakaikan.

“Tahap lanjutan adalah cek kesiapan mobilisasi alat berat tersebut. Apabila tidak ada trouble, maka dilakukan koordinasi dengan bendahara untuk kebutuhan bahan bakar mesin (BBM), transpor dan honor pengemudi alat berat tersebut,” ujar Romdhoni yang juga menyampaikan untuk tahap terakhir adalah penandatanganan perjanjian pinjam pakai alat berat dengan pihak kedua.

Pinjam pakai alat berat Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang terkesan sangat panjang. Apabila melihat dari SOP tersebut. Tapi, menurut Romdhoni, hal tersebut sebagai bagian dari sikap kehati-hatian pihaknya dalam meminjam-pakaikan peralatan berat kepada pihak kedua. Harga alat-alat berat terbilang sangat mahal dan mencapai ratusan juta rupiah per unitnya. Jadi, dibutuhkan sikap kehati-hatian ekstra dalam proses pemakaian maupun pinjam pakai.

“Terlihat panjang, tapi sebenarnya bagi pihak kedua tidak  ada yang berat dengan syarat yang diatur dalam SOP pinjam pakai ini. Seluruh alur memang wajib kita lalui sehingga seluruh unsur terkait memiliki tanggung jawab,” pungkas Romdhoni. (*)