Gedung perkantoran terpadu Kota Malang (ist)
Gedung perkantoran terpadu Kota Malang (ist)

MALANGTIMES - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perkantoran Terpadu bakal dipisah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang. Sebab, jika dilihat dari Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari DPUPR, memang tugas dalam memanajemeni gedung tersebut seharusnya tidak melekat atau berada di bawah DPUPR.

Rencana pemisahan tersebut, sudah dilakukan pembahasan oleh DPUPR dan unsur terkait agar UPT Perkantoran terpadu bisa dialihkan ke institusi lain yang  sesuai dengan tupoksinya.

"Untuk hal itu memang sudah dibahas. Dan ada rekomendasi mengenai hal itu dari bapak Gubernur, bahwa memang UPT itu tidak perlu," jelas Kepala DPUPR Kota Malang, Hadi Santoso beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut dijelaskan Hadi, untuk UPT Perkantoran Terpadu tersebut, bukan ditiadakan. Namun hanya tinggal mengalihkan saja ke bagian lain, dimana bisa saja melekat di bawah Bagian Umum atau melekat di bawah Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD). "Disitu kan hanya memanajemeni bangunannya saja, kalau memang ada perbaikan, ya tentu akan diperbaiki oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait," jelasnya

Sementara itu, Kepala UPT Perkantoran Terpadu, Ir Khptiye mengungkapkan, bahwa memang terkait pemisahan UPT Perkantoran Terpadu telah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.

Namun sampai sejauh ini pihaknya belum mendapatkan informasi lagi UPT perkantoran terpadu akan diletakkan pada Bagian Umum atau BPKAD. "Sudah ada surat evaluasi sebenarnya, informasinya memang 31 Desember 2018 ini UPT yang terpisah sudah harus tertata. Namun yang tau itu mau diikutkan dimana adalah bagian organisasi.

Apakah masih tetap di PU, bagian umum, BPKAD dan malah ada wacana di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) yang memang juga mengelola rumah susun. Tapi masih menunggu perkembangan lagi," jelasnya ketika dihubungi MalangTIMES (25/11/2018).