Fahri Hamzah (Ist)
Fahri Hamzah (Ist)

MALANGTIMES - Peristiwa hukum atas Baiq Nuril Maknun,  seorang  guru honorer dan pegawai tata usaha SMAN 7 Mataram, terus menggelinding dan membesar. 

Setelah putusan Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi kejaksaan serta menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan dan denda Rp 500 juta terhadap Nuril melalui petikan keputusan kasasi nomor 574 K/Pid.Sus/2018 tertanggal 9 November 2018, sontak saja  masyarakat Indonesia,  baik di daerah maupun nasional, merespons keputusan yang terasa menginjak-injak keadilan masyarakat kecil dengan sangat keras itu. 

Kasus Nuril pun tidak hanya jadi viral di dunia maya,  tapi juga membuat seluruh elemen masyarakat tertampar keras dengan kondisi tersebut. 

Fahri Hamzah, wakil ketua DPR RI, pun berkomentar atas kasus Nuril tersebut dalam satu acara televisi swasta, Selasa (20/11/2018) malam. Fahri secara nyata menyampaikan, dirinya sangat terpukul dengan kondisi hukum yang berjalan saat ini. Menurut dia, hukum selalu tajam ke bawah. 

"Karena itu, kita membutuhkan presiden yang mengerti hukum. Di Indonesia belum ada presiden yang mengerti hukum. Kita butuh yang bisa menjaga teks hukum, institusi hukum dan etika. Sampai saat ini kita tidak punya itu," kata Fahri dalam acara televisi,  Selasa (20/11/2018) malam. 

Presiden yang melek hukum di Indonesia menjadi sangat penting dalam berbagai persoalan. Fahri menyampaikan, dengan adanya presiden yang memahami hukum, maka dirinya sebagai kepala negara tidak akan selalu tersandera oleh persoalan-persoalan yang membutuhkan kebijakannya. Berbagai pasal karet dan pasal otoriter bisa dilacak dan dihentikan sebelum diundangkan apabila presiden benar-benar melek hukum. 

Fahri juga menyatakan,  kondisi hukum Indonesia saat ini semuanya sama-sama mengetahui. Hukum dibuat dengan cara ngawur dan dijadikan bentuk permainan.  "Pembuatan undang-undang hanya sebagai cara menghabiskan dana dan meningkatkan karir pribadi-pribadi. Berlomba-lomba mempraktikkan hukum dengan kepentingan pribadi. Bahkan hukum dibuat bukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam masyarakat. Tapi hukum dijadikan alat balas dendam," ujarnya. 

Terkait kasus Nuril pun,  Fahri sampai geleng-geleng kepala atas hukum yang diberlakukan kepada ibu tersebut. Dirinya menegaskan, hukum tajam ke bawah semakin terlihat jelas dalam berbagai kasus yang menimpa masyarakat kecil. 

Dirinya juga menyatakan, kehadiran dirinya dalam acara tersebut sebenarnya ingin bertatap muka dengan Nuril. Sayangnya, karena sesuatu yang lain Nuril tidak bisa hadir dalam acara. 
"Saya ingin menyampaikan support secara langsung padanya, " ucapnya. 

Lepas dari ketidakhadiran Nuril,  Fahri secara gamblang menyampaikan bahwa sikap Nuril dalam menghadapi perlakuan kepala sekolahnya yang dia sebut 'Haji Non Muslim' adalah bentuk perlawanan. Bentuk perlawanan yang merupakan mekanisme seorang bangsawan dalam melawan pelecehan seksual sang kasek. 

"Baiq merekam pembicaraan tersebut sebagai mekanisme kebangsawanan. Baiq menolak dengan cara kebangsawanan," tegas Fahri. 

Senada dengan Fahri,  beberapa pakar hukum pidana pun melakukan 'pencucian' teori hukum. Prof Andi Hamzah secara lantang menyampaikan berbagai pemikirannya terkait perkara hukum yang menjerat Nuril. Bagi Andi, terjadi hal yang saling bertentangan antara keputusan tetap hakim di pengadilan negeri (PN) dengan pengajuan kasasi kejaksaan sampai turunnya penetapan pidana bagi Nuril oleh MA. 

"Membuat bingung. Putusan MA bisa lebih tinggi hukumannya dengan putusan pengadilan di bawahnya. Ini tidak boleh, kecuali hakim pengadilan di bawahnya MA memutus pidana lebih rendah dari pasal yang didakwakan," ujar Andi. 

Bahkan,  Karni Ilyas pun menyampaikan bahwa produk hukum Indonesia ternyata lebih buruk daripada produk hukum kolonial yang kerap dianggap tidak cocok oleh berbagai kalangan. "Tapi produk hukum kita lebih tidak manusiawi daripada hukum kolonial. Pidana penjara panjang-panjang bagi masyarakat, " ujarnya. (*)