Dinas Lingkungan Hidup Targetkan Kurangi 30 Persen Volume Buang Sampah ke TPA

MALANGTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang sebagai leading sector, ke depan mentargetkan untuk mengurangi volume buang sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebesar 30 persen.

Hal tersebut dilakukan, untuk membuat kapasitas daya tampung di TPA Supit Urang yang saat ini sudah overload, bisa sedikit terkurangi dan tidak semakin overload lagi.

Kepala DLH Kota Malang, Agoes Edy Poetranto menjelaskan bahwa saat ini untuk mendukung upaya itu, pihaknya terus gencar  menyosialisasikan kepada masyarakat Kota Malang untuk melakukan pemilahan sampah mulai dari sumbernya.

Pihak DLH semakin memaksimalkan adanya rumah Pemilahan Kompos Daur Ulang (PKD) di 57 kelurahan yang akan ditambah agar semakin bisa menekan volume sampah yang akan dibuang di TPA.

"Di Rumah PKD, sampah-sampah dipisahkan mulai dari anorganik dan sampah organik. Sampah organik, tentunya bisa dimanfaatkan menjadi pupuk kompos, sementara barang yang masih bisa didaur ulang lagi seperti botol air mineral dan lainnya, bisa dijadikan barang bernilai ekonomi," jelasnya

Selain itu, upaya pengurangan volume sampah, pihaknya juga telah meluncurkan gerakan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik saat berbelanja yakni gerakan kantong belanja dari rumah.

"Diharapkan masyarakat saat berbelanja, agar tidak menggunakan plastik. Sebab dalam penguraian dalam tanah, plastik memerlukan waktu hingga ratusan tahun. Jika berbelanja, sebaiknya gunakan kantong belanja yang berbahan ramah lingkungan, seperti berbahan kain atau kertas," jelasnya

Makanya, saat ini pihaknya terus mengencarkan sosialisasi kepada kalangan masyarakat tentang gerakan ini. Pihaknya juga akan sesegera mungkin mengumpulkan para pelaku usaha, dimana akan dihimbau untuk ikut mensukseskan gerakan pengurangan penggunaan kantong plastik.

"Pengurangan penggunaan kantong plastik ini ada Perdanya. Akan tetapi, terkait punisment, memang saat ini masih belum. Namun tentunya hal tersebut tentu akan menjadi pembahasan. Untuk punisment sendiri, menunggu payung hukum dari pusat. Sehingga jika sudah ada payung hukum dari pusat, maka akan semakin memperkuat dalam penegakan hukum didaerah,"pungkasnya

Top