Kepala Dinsos Kota Malang, Sri Wahyuningtyas (Doc MalangTIMES)
Kepala Dinsos Kota Malang, Sri Wahyuningtyas (Doc MalangTIMES)

MALANGTIMES - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Malang ingin mengentaskan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari ketergantungan bantuan agar menjadi masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera. Untuk itu Dinsos terus mencari formulasi dalam proses memandirikan KPM tersebut.

Salah satunya adalah dengan melakukan study banding ke Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogjakarta (DIY), (14/11/2018). Disana, Dinsos Kota Malang belajar terkait upaya Dinsos Provinsi DIY mengentaskan KPM menjadi keluarga yang sejahtera.

Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya

"Kalau di DIY, Program Keluarga Harapan (PKH) sudah mulai ada graduasi, yakni mulai mengentas dari keanggotaan PKH. Disini KPM dientaskan, namun tak bisa serta merta dilepaskan begitu saja,"jelas Kepala Dinsos Kota Malang, Sri Wahyuningtyas melalui Sekretaris Dinsos, Pipih Triastuti (17/11/2018).

"Kalau dia punya embrio ketrampilan atau usaha, misal jahit, warung kecil dan lainnya, mereka diberikan modal. Seperti di Jogja diberikan modal selama dua tahun," tambahnya

Untuk upaya lain yang dirasa bagus untuk diterapkan di Kota Malang, yakni adalah, setiap pendamping PKH bisa memotivasi agar minimal satu anak dari KPM dapat menempuh kuliah dengan berbagai cara, entah itu lewat jalur bidik misi atau jalur lainnya.

"Disana bergerilya ngasi tau KPM, anaknya dan memotivasi bagaimana caranya agar anak bisa kuliah, dan setidaknya nanti bisa memperbaiki taraf hidup," ungkapnya

Penanganan untuk anak jalanan, gelandangan maupun pengemis di DIY juga begitu bagus. Sebab, disana mereka ditampung dan beri makan, ditambah dengan diberi ketrampilan seperti membuat batu bata dan lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan mereka sendiri.

Baca Juga : Tangkal Covid, Pemkab Malang Sediakan Safe House di Seluruh Desa

Lanjut Pipih, maka dari itu, melihat formulasi dari DIY dalam upaya mengentaskan KPM, Dinsos Kota Malang mempunyai wacana untuk menerapkan formulasi dari DIY dalam upaya mengentaskan KPM dengan pemberian modal.

"Namun memang untuk rencana itu, tentunya harus ada perencanaan matang, karena tentunya akan sulit. Tapi Dinsos punya pandangan mungkin saja untuk bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) jika tidak bisa dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," terangnya

Namun untuk pembahasan ataupun pengusulan hal itu diterapkan di Kota Malang pada 2019, masih belum. "Itu kan masih wacana dari Jogja kemarin, kok kelihatanya bagus untuk diterapkan di Kota Malang, namun entah bagaimana ke depan yang bagus diterapkan apa, yang penting kan kita sudah tahu, di daerah lain seperti itu," pungkasnya