Ilustrasi pelayanan kesehatan
Ilustrasi pelayanan kesehatan

MALANGTIMES - Pada 2019 mendatang, seluruh puskesmas di Kota Malang ditargetkan berubah menjadi badan layanan umum daerah (BLUD). Dengan begitu, dana kapitasi, yaitu besaran pembayaran per bulan yang dibayar kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan, dapat langsung ditransfer BPJS ke masing-masing puskesmas.

Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan, keberadaan puskesmas yang berbadan hukum BLUD secara berangsur akan menekan keberadaan klinik swasta. Sebab, selama ini, tak semua klinik memberikan layanan kesehatan secara menyeluruh. Ketika menjadi BLUD, layanan puskesmas akan lebih cepat dan maksimal sehingga masyarakat bisa langsung berobat.

"Terlebih ada rujukan dan lain sebagainya. Ketika dirujuk ke rumah sakit pemerintah, maka akan memghidupkan rumah sakit dan target akan terpenuhi," katanya kepada  wartawan.

Pria berkacamata itu juga berharap, dalam waktu lima tahun ke depan, seluruh masyarakat di Kota Malang sudah memegang kartu BPJS Kesehatan. Baik yang mandiri maupun jatah yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga, layanan kesehatan dapat merata dilakukan di puskesmas dan rumah sakit. "Dan ini adalah target yang harus diselesaikan oleh Dinas Kesehatan," papar Sutiaji.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Asih Tri Rachmi mengungkapkan, persiapan untuk menjadikan puskesmas menjadi BLUD sudah dilakukan sejak lama. Sebanyak 16 puskesmas di Kota Malang sudah mendapat pelatihan dalam bidang manajemen dan lain sebagainya. Namun tahun depan, baru dua puskesmas dan satu rumah sakit saja yang dipastikan berubah menjadi BLUD. "Tahun pertama ada Puskesmas Janti dan Puskesmas Dinoyo serta satu rumah sakit," terang Asih.

Perempuan berhijab itu menyebut, seluruh puskesmas yang ada pada dasarnya sudah siap. Namun memang masih belum langsung diberlakukan secara bersamaan karena ingin dilihat eefektivitasnya dengan menunjuk dua puskesmas dan satu rumah sakit terlebih dulu. Namun,  jika dikaji dari kesiapan, seluruh puskesmas yang ada sudah siap dari berbagai sisi.

"Semua sudah disiapkan, termasuk SDM dan sistem pengelolaan keuangan. Tapi tidak hanya Dinkes yang berjalan karena sistem pengelolaan keuangan harus berjalan semua. Maka tahun depan masih dibuat percontohan dua puskesmas dan satu rumah sakit dulu," pungkas Asih. (*)