MALANGTIMES - Selain mengajukan rancangan peraturan daerah (raperda) Kota Layak Anak, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Batu juga menyodorkan Raperda tentang Perlindungan Pasar Rakyat, Penataan dan Pengawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Usulan Raperda terkait pasar masuk dalam prioritas kedua dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda) tahun 2018. Ketua Bapemperda Katarina Dian mengatakan, poin dalam ranperda tersebut meliputi perubahan istilah pasar tradisional diganti menjadi pasar rakyat. 

“Kemudian toko modern diganti menjadi toko swalayan. Juga mengatur regulasi tentang perlindungan pasar rakyat dan toko modern, dan pengawasan pusat perbelanjaan dan toko modern,” ujar Karatina.

Ia menambahkan bahwa regulasi terkait dengan raperda itu sebenarnya sudah ada pada Perda Kota Batu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan, dan Pengawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. “Cuman Perda ini  gak jalan maksimal karena sampai hari ini belum ada perwali yang mengatur pelaksanaanya," imbuhnya. 

Serta regulasi lainnya tentang landasan hukum dalam penataan dan pembinaan. Hingga regulasi yang berkaitan dengan pembatasan dan moratorium pemberian ijin toko modern. Ia menargetkan raperda ini agar bisa diselesaikan pada tahun 2018. Sebab pada tahun 2019 mendatang akan merencanakan perda lainnya. 

Terpisah Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko menambahkan adanya raperda ini harus segera terselesaikan di tahun 2018 ini. Melihat saat ini toko modern, hingga toko klontong. Sebab nantinya raperda ini akan menjelaskan secara detail tentang aturan jarak keberadaan toko, hingga harus menjual produk Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah. 

“Adanya raperda ini agar dua jenis toko ini tetap ada agar tidak saling merugikan. Kalau cepat jadi bisa segera diterapkan,” kata Dewanti.