Gara-Gara Alih Fungsi Lahan Pertanian, Kadis Cipta Karya Kabupaten Malang Jadi Doktor

Dua dari kanan. Kadis PKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat beserta istri dan diapit dua duta sanitasi saat diwisuda di Unmer Malang (Ist)
Dua dari kanan. Kadis PKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat beserta istri dan diapit dua duta sanitasi saat diwisuda di Unmer Malang (Ist)

MALANGTIMES - Gara-gara persoalan alih fungsi lahan pertanian yang sempat ramai di Kabupaten Malang dan jadi sorotan banyak pihak, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat dikukuhkan menjadi Doktor Ilmu Sosial. 

Walau secara de facto, Wahyu telah menyandang gelar tersebut sejak bulan Maret  lalu. 

Pengukuhan gelar doktor ilmu sosial yang diraihnya dari Universitas Merdeka Malang,  baru digelar Sabtu (10/11/2018) kemarin. 
"Kalau sidang terbukanya sudah di bulan-bulan lalu. Kemarin baru wisuda untuk pengukuhannya," kata Dr Wahyu Hidayat,  Minggu (11/11/2018) kepada MalangTIMES. 
Lantas, seperti apakah disertasi Wahyu dalam alih fungsi lahan pertanian yang membuatnya mendapat gelar doktor ilmu sosial tersebut. 

Adakah sesuatu yang menggelitik dalam tataran wacana dan aplikasinya mengenai persoalan yang membuat lahan pertanian menyusut setiap tahunnya ini. Padahal di satu sisi pemerintah sedang gencar-gencarnya meraih ketahanan dan kemandirian pangan di republik yang menyandang gelar 'gemah ripah loh jinawi' karena kesuburan tanahnya. 

Wahyu menjelaskan, disertasi doktor-nya terkait pengolahan fungsi lahan pertanian dalam dinamika masyarakat perdesaan, kajian perubahan sosial di Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman maupun kawasan industri,  bisa diminimalisir dengan adanya strategi penjualan lahan non sawah. 

Penjualan lahan non sawah tersebut, dipergunakan untuk pembelian lahan sawah yang lebih luas di perdesaan. "Artinya, ada dampak positif dalam persoalan alih fungsi lahan ini. Khususnya di wilayah penelitian dalam disertasi saya di Tajinan," ujar Wahyu yang sempat bertugas menjadi Camat Tajinan tersebut.

Di wilayah Tajinan, warga melakukan alih fungsi lahan yang sesuai dengan tata ruang dan wilayah. Saat pemilik tunduk pada aturan tersebut ternyata alih fungsi lahan bisa melahirkan dampak positif secara ekonomi. Sisi lainnya, lahan pertanian tidak menyusut setiap adanya alih fungsi lahan. 

"Di Tajinan, lahan memiliki nilai ekonomi tinggi. Saat terjadi alih fungsi, pemilik bahkan bisa membeli lahan pertanian lebih luas. Pemilik juga tetap berprofesi sebagai petani. Selain untuk keperluan lain, misal naik haji,  biaya sekolah anaknya dan lainnya," urai Wahyu yang juga menegaskan untuk alih fungsi lahan di Kabupaten Malang, "Sudah menuju arah yang lebih tertata dan baik sesuai dengan aturan tata ruang dan wilayah," imbuh Kepala Dinas PKPCK Kabupaten Malang ini. 

Dirinya juga menambahkan, dalam disertasinya tersebut diharapkan akan lahir kebijakan-kebijakan secara akademis dalam mendekati persoalan alih fungsi lahan pertanian dalam derap pembangunan infrastruktur yang terbilang massif. Sehingga bisa dipraktekkan di kantor yang dipimpinnya. 

"Jadi memang dasar mengangkat persoalan ini terkait erat dengan tugas saya dalam tata ruang dan wilayah juga. Harapannya bisa memperkaya kebijakan ke depannya di DPKPCK dalam mengambil keputusan dalam soal ini, " pungkas Wahyu. 
 

 

Editor : A Yahya
Publisher :

Redaksi: redaksijatimtimes[at]gmail.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : redaksijatimtimes[at]gmail.com | redaksijatimtimes[at]gmail.com
Top