Soal Usulan UMK Rendah, Wali Kota Malang: Kalau Tinggi Tidak Ada Investasi Datang

Ilustrasi, pekerja di salah satu kafe di Kota Malang yang berhak mendapatkan gaji sesuai UMK setempat. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Ilustrasi, pekerja di salah satu kafe di Kota Malang yang berhak mendapatkan gaji sesuai UMK setempat. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Usulan upah minimun kota/kabupaten (UMK) Kota Malang untuk 2019 mendatang dinilai masih terlalu rendah. Namun, Wali Kota Malang Sutiaji mengungkapkan bahwa usulan yang diajukan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) sudah sesuai dengan hitungan bersama dewan pengupahan. 

Sutiaji menyebut bahwa UMK yang diusulkan ke Pemprov Jatim untuk Kota Malang adalah senilai Rp 2,6 juta sekian. "Kami tidak pernah berbenturan dengan para buruh. Dewan pengupah sudah mengusulkan, sekitar Rp 2,67 juta dan dikirim ke Surabaya," ujarnya. 
Menurut Sutiaji, Pemkot Malang tidak bisa memutuskan ketetapan UMK. Sesuai peraturan, Pemkot Malang hanya mengusulkan, sementara penetapan akan dilakukan oleh Pemprov Jatim. "Yang paling akhir memutuskan kan bukan kami, tapi dari provinsi," urainya.

"Harapannya, kalau yang menentukan provinsi agar tidak ada gesekan. Sehingga tidak ada disparitas, meskipun UMK masih tinggi Kabupaten Malang tapi itu karena ada rumusnya," terang Sutiaji. Dia mengungkapkan tidak sepenuhnya mengerti hitungan yang dipakai dewan pengupah, tetapi laju inflasi dan banyak hal juga menjadi faktor pertimbangan.

Sutiaji juga enggan berspekulasi terkait nilai UMK yang akan ditetapkan oleh Pemprov Jatim untuk Kota Malang. Termasuk soal cukup tidaknya gaji sesuai UMK itu untuk kebutuhan hidup di Malang. "Cukup atau tidaknya angka (UMK) itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan individual. Kan ada yang cukup makan pakai ikan asin, ada yang nggak cukup," sebutnya.

Dia hanya menegaskan agar tidak terjadi kesenjangan antara upah buruh dengan investasi. "Yang penting saya meminta ke Disnaker tolong ada peningkatan. Kemudian memanusiakan manusia dan jangan halangi investasi. Ketika UMK tinggi tidak ada investasi yang datang," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Pengurus Asosiasi Pekerja Sejahtera Malang menyoroti soal rendahnya usulan UMK Kota Malang. Mengingat, posisi Kota Malang sebagai kota terbesar kedua setelah Kota Surabaya. Tren UMK rendah tersebut memang terjadi setiap tahun. 

Bahkan, biasanya UMK Kota Malang lebih rendah dari UMK Kabupaten Malang. Seperti pada 2018 ini, UMK Kota Malang ditetapkan Rp 2,47 juta. Sementara Kabupaten Malang Rp 2,57 juta dan Kota Surabaya Rp 3,58 juta.

Editor : A Yahya
Publisher :

Redaksi: redaksijatimtimes[at]gmail.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : redaksijatimtimes[at]gmail.com | redaksijatimtimes[at]gmail.com
Top