Wakil Ketua MPR: Indonesia Tidak Akan Jadi Negara Besar dengan Sistem Khilafah

Wakil Ketua MPR RI Dr Ahmad Basarah MH ketika berada di Universitas Brawijaya. (Foto: Imarotul Izzah/Malang Times)
Wakil Ketua MPR RI Dr Ahmad Basarah MH ketika berada di Universitas Brawijaya. (Foto: Imarotul Izzah/Malang Times)

MALANGTIMES - Sistem negara khilafah kembali mengemuka seiring kasus pembakaran bendera di Garut karena disebut-sebut HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) "bermain" di situ. Selama ini, HTI yang mengumandangkan negara sistem khilafah.

Namun, ada pandangan tersendiri dari Wakil Ketua MPR Dr Ahmad Basarah MH soal negara khilafah. Menurut dia, faktanya, tidak ada satupun negara Islam yang bersistem khilafah. "Sejatinya bangsa yang besar adalah bangsa yang menggunakan falsafah negaranya sendiri. Kalau di Indonesia adalah Pancasila," ucap Basarah setelah mengisi acara di Universitas Brawijaya, Senin (6/11/2018).

"Negara-negara Islam di dunia tidak satu pun yang menggunakan sistem kekhalifahan. Arab Saudi saja yang menjadi pusat peradaban umat Islam di dunia menggunakan sistem monarki atau kerajaan," ungkap politikus PDIP tersebut.

Lebih lanjut, Basarah mencontohkan Maroko dan Yordania juga menggunakan sistem kerajaan. Kemudian Mesir, Turki, Pakistan menggunakan sistem republik. Jadi, tidak ada yang menggunakan sistem khilafah.

Dia juga menyebut Amerika dan Jepang menjadi bangsa yang besar karena menggunakan falsafah bangsanya sendiri. Basarah menegaskan, tidak ada bangsa lain di dunia yang bakal menjadi bangsa yang besar karena menjiplak falsafah bangsa orang lain.

"Oleh karena itu, saya juga ingin mengatakan Pancasila lebih baik dari konsep khalifah ala ISIS karena kita punya sila Persatuan Indonesia," tegasnya. "Dan bangsa Indonesia tidak mungkin dapat menjadi bangsa yang besar kalau kita menjiplak falsafah bangsa orang lain," imbuhnya.

Nah, menurut Basarah, tantangan generasi milenial saat ini adalah fakta lingkungan yang semakin berserabut dari akar sejarahnya. Itulah yang kemudian membuat Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohamad Nasir merilis perguruan tinggi yang terpapar radikalisme.

Ada tujuh perguruan tinggi yang disebut terpapar radikalisme. Antara lain Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), hingga Institut Teknologi 10 Nopember  (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB). Untuk itu, ia menerangkan, perguruan tinggi perlu mendapatkan penanganan-penanganan yang serius agar paham itu tidak merajalela dan menjadi doktrin di generasi muda. (*)

Editor : Yunan Helmy
Publisher :
Sumber : Malang TIMES (JatimTimesNetwork)

Redaksi: redaksijatimtimes[at]gmail.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : redaksijatimtimes[at]gmail.com | redaksijatimtimes[at]gmail.com
Top