Impor 100 Ribu Ton Jagung, Petani Kabupaten Malang Tolak Kebijakan Pemerintah Pusat

Tanaman jagung di Donomulyo yang diprediksi akan panen raya tahun depan. Adanya impor jagung diharapkan tidak membuat jagung petani tergeser dari pasaran (Nana)
Tanaman jagung di Donomulyo yang diprediksi akan panen raya tahun depan. Adanya impor jagung diharapkan tidak membuat jagung petani tergeser dari pasaran (Nana)

MALANGTIMES - Kebijakan impor jagung oleh pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perum Bulog maksimum 100 ribu ton tahun ini. 

Kebijakan ini  mendapat perlawanan para petani jagung Kabupaten Malang. 

Walaupun, menurut pemerintah impor jagung tersebut diproyeksikan untuk kebutuhan perusahaan peternakan kecil menengah saja, 

Tetap saja akan membuat harga jagung di lapangan akan tergerus. 

Padahal, dari data yang ada, ketersediaan jagung di Indonesia secara umum masih surplus sebesar 12,98 juta ton pipilan kering (PK). 

Bahkan, dari data Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian,  Indonesia telah ekspor jagung ke Filipina dan Malaysia sebanyak 372.990 ton. 

Di daerah, seperti Kabupaten Malang, kondisi surplus jagung pun terjadi. 

Hal inilah yang membuat kebijakan impor jagung pemerintah ditolak oleh para petani di wilayah Donomulyo serta sentra jagung lainnya di Kabupaten Malang. 

Melalui perwakilan Ketua Kelompok Tani Sumber Rejeki Donomulyo, penolakan tersebut dinyatakan secara lugas. 

"Tentu kita keberatan kalau ada impor. Jagung di Kabupaten Malang aman,  baik untuk konsumsi manusia maupun untuk pakan ternak. Tidak perlu ada impor jagung kalau ke wilayah kami," kata Sukadi kepada MalangTIMES, Selasa (06/11/2018). 

Jagung Donomulyo terbilang melimpah. Dengan luasan lahan sekitar 9 ribu hektar (ha) menjadikan wilayah selatan Kabupaten Malang ini sebagai sentra jagung. 

Bahkan, untuk kebutuhan masyarakat pun selama ini terpenuhi. Sampai produk jagung bisa dikirim ke bebeapa daerah di luar Kabupaten Malang. 

"Jagung aman. Kita tidak kekurangan dan harga pun normal di pasaran. Jadi sekali lagi kami meminta pemerintah kalau impor jagung jangan sampai merembes ke wilayah Kabupaten Malang. Akan jadi kontradiktif nanti," ujar Sukadi.

Pernyataan tersebut didasarkan dengan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan bantuan kepada petani jagung selama ini.

Dimana,  para petani jagung mendapat bantuan bibit unggul sampai alat mesin pertanian setiap tahunnya. 

Tentunya bantuan tersebut dalam upaya meningkatkan produksi serta kesejahteraan para petani. 

"Jadi kita minta tolong kalau impor jagung untuk pakan ternak, sebisanya juga produk kita terlindungi di pasaran. Kami sebentar lagi panen raya juga," ujar Sukadi. 

Dikesempatan berbeda Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang,  Budiar Anwar juga mendukung harapan para petani jagung di wilayahnya. 

Budiar menyampaikan,  bahwa untuk jagung sampai produk pangan lainnya di Kabupaten Malang sampai saat ini aman. Bahkan, terbilang surplus setiap tahunnya. 

"Jadi tentu kami juga meminta agar impor jagung untuk kebutuhan pakan ternak tidak masuk ke wilayah kami," ujarnya. 

Persoalan adanya impor jagung,  masih menurut Budiar dikarenakan harga jagung untuk pakan ternak telah melewati harga pokok penjualan (HPP) Rp 4.000 per kg. 

Harga jagung terkerek dikarenakan biaya kirim antar daerah ke daerah lainnya sehingga berdasarkan data Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) harga jagung sudah mencapai Rp 5.200-Rp5.300 per kg.

"Di Kabupaten Malang hal ini tidak berdampak. Yang terdampak di Blitar. Sehingga sekali lagi kita aman untuk jagung," pungkas Budiar.
 

 

Editor : Heryanto
Publisher :

Redaksi: redaksijatimtimes[at]gmail.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : redaksijatimtimes[at]gmail.com | redaksijatimtimes[at]gmail.com
Top