Ilustrasi, pembangunan videotron di Jalan Ijen Kota Malang beberapa waktu lalu. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Ilustrasi, pembangunan videotron di Jalan Ijen Kota Malang beberapa waktu lalu. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Komisi B DPRD Kota Malang menggelar hearing atau dengar pendapat terkait upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Dalam rapat tertutup tersebut, dewan menyoroti kabar dan indikasi adanya "jual beli" titik lokasi videotron yang merupakan sumber pajak daerah. 

Hari ini (2/11/2018), hearing juga dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Di antaranya yakni dari unsur Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang, Dinas Penanaman Modal - Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Malang, dan lain-lain. 

Baca Juga : Tangkal Covid, Pemkab Malang Sediakan Safe House di Seluruh Desa

Anggota Komisi B DPRD Kota Malang Lookh Makhfudz mengungkapkan, salah satu yang menjadi sorotan dewan adalah berkurangnya pendapatan pajak reklame pada 2018 ini. Salah satu penyebabnya yakni tidak difungsikannya lagi bando-bando jalan sebagai media reklame. Pihaknya pun mengusulkan untuk memaksimalkan pemanfaatan videtron. 

"Videotron ini kan solusi atas pergantian bando dan sebagainya, yang ditengarai menjadi penyebab berkurangnya pendapatan pajak reklame. Selain itu juga keberadaan bando itu merusak estetika kota," ujarnya. 

 Anggota Fraksi PAN itu mengungkapkan, videotron bisa menjadi substitusi media promosi alternatif. Jajaran wakil rakyat menurutnya juga mendukung peralihan dari reklame konvensional menjadi videotron. "Sehingga kota ini kalau malam jadi cukup cantik lah sebagai kota wisata. Pihak swasta banyak yang mau berinvestasi videotron tapi terkendala beberapa hal misalnya penentuan titik dan lain-lain," tuturnya. 

Dari segi aturan, lanjutnya, kendala itu bisa bisa disiasti dan fleksibel. "Tapi kemudian, ada oknum-oknum yang menjual titik-titik videotron itu. Saya harap tidak benar. Titik kok diperjualbelikan, kan itu tidak benar," tegasnya.

 Lookh tidak menjelaskan secara rinci asal informasi tersebut. Namun dia mengatakan bahwa hal tersebut akan ditindaklanjuti dengan serius. "Hoax itu kadang ada fakta yang perlu ditelusuri. Nanti kami akan sidak lah (titik-titik videotron). Apakah ini kabar burung, tapi kami berharap jual beli itu tidak ada," tuturnya. 

Baca Juga : Pemprov Jatim Buka Posko Pendampingan Pendaftaran Program Kartu Prakerja di 56 Lokasi

Dia menambahkan, seluruh elemen pemerintahan harus memiliki integritas untuk membangun Kota Malang lebih baik. Termasuk menihilkan pungli maupun transaksi di bawah tangan. 

Terpisah, Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto menambahkan bahwa dirinya juga mendukung penuh saran dari dewan terkait perubahan media reklame. "Kami sangat mendukung. Apalagi secara nominal, pajak reklame videotron jauh lebih besar dibanding yang konvensional," tuturnya.

Soal isu "jual beli" titik reklame, dia menegaskan bahwa tugas BP2D Kota Malang hanya mengumpulkan pajak ke kas daerah. "Jadi yang menjadi tupoksi petugas pajak itu untuk videotron yang berdiri dan sudah memenuhi perizinan," pungkasnya.