MALANGTIMES - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Malang memastikan pembangunan jalan rusak yang menghubungkan Kampung Temboro dan Kampung Baran Temboro RW 3, Kelurahan Cemorokandang, akan dibangun tahun depan. Hal itu disampaikan setelah hearing dilakukan bersama Komisi A DPRD Kota Malang dengan warga di Kelurahan Cemorokandang.

Kepala Dinas PUPR Kota Malang Hadi Santoso menyampaikan, pembangunan dipastikan dilakukan dalam APBD-Perubahan 2019. Karena sifatnya hanya pergeseran penganggaran, maka pembenahan tersebut sangat bisa dilakukan. 

Anggaran yang digelontorkan pun kemungkinan besar masih sama dengan yang dianggarkan di APBD-Perubahan 2018.vyaitu sebesar 1,1 miliar rupiah.

"Sudah pasti akan dibangun di APBD-P 2019," katanya kepada MalangTIMES, Kamis (1/11/2018).

Sebelumnya, pria yang akrab disapa Sony ini menyampaikan jika pembangunan jalan penghubung dua kampung tersebut sudah direncanakan dalam APBD-P 2018. Namun lantaran terkendala proses pengesahan anggaran yang terlambat, maka realisasi pembangunan yang rencananya dilakukan pada 2018 terpaksa diundur dan tidak dilaksanakan.

"Waktunya sangat tidak memungkinkan jika dilakukan di 2018. Karena untuk membangun jalan minimal waktunya adalah tiga bulan," jelasnya.

Baca: https://m.malangtimes.com/baca/32703/20181031/125000/jalanan-rusak-belum-dibenahi--inilah-kata-dinas-pupr-kota-malang/

Sementara itu, Camat Kedungkandang Pent Haryoto menambahkan, Dinas PUPR sudah menjelaskan terkait alasan tidak dilaksanakannya pembangunan jalan tahun ini. Dia pun akan segera menyosialisasikan alasan tersebut, misaln dengan Komisi A DPRD Kota Malang, ketua RT, ketua RW, dan lurah juga turut hadir.

"Tadi sudah dijelaskan dan kami akan segera menyampaikan kepada warga sekitar," jelasnya.

Sementara untuk saat ini, Dinas PUPR akan melakukan pembenahan jalan melalui tambal sulam. Sedangkam pembenahan secara total akan dilakukan pada Juni atau Juli mendatang. Sehingga, ia berharap warga dapat memaklumi hal tersebut. Karena juga sudah dijelaskan jika ada kendala teknis yang menyebabkan Dinas PUPR memilih untuk tidak melelang.

"Karena seperti yang dijelaskan, lelang tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat," pungkasnya. (*)