Polemik Coban Sewu, Juara Anugerah Wisata Jatim 2018 (8)

Permendagri Berbunyi Coban Sewu Milik Kabupaten Malang, Bukan Lumajang. Bagaimana Sikap Pemprov Jatim?

Screenshot peta satelit Coban Sewu
Screenshot peta satelit Coban Sewu

MALANGTIMES - Saling klaim wilayah wisata Coban Sewu atau Tumpak Sewu antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  Malang dengan Pemkab Lumajang, menunggu jawaban Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Sempat diprotes oleh Pemkab Malang atas pengakuan oleh Pemkab Lumajang atas lokasi tersebut dalam ajang Anugerah wisata Jawa Timur (AWJ) Tahun 2018, membuat reaksi tersebut menjadi polemik. Akhirnya Pemkab Malang akhirnya melayangkan surat resmi atas protes yang didasarkan adanya komplain dari warga masyarakat Kabupaten Malang.

Solusi pun dinyatakan oleh DPRD Kabupaten Malang melalui Komisi I. Secara lugas Didik Gatot Subroto Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, menyatakan agar kedua belah pihak duduk bersama. Serta membawa beberapa bukti administrasi yang dimilikinya.

"Secepatnya duduk karena hal ini masuk dalam persoalan batas daerah. Bawa semua bukti pendukung dan Pemprov Jatim harus tegas dalam persoalan ini," kata Didik beberapa waktu lalu. 

Pasalnya, dua belah pihak mengakui mereka memiliki bukti atas lokasi wisata air terjun Coban Sewu atau Tumpak Sewu tersebut. 

Polemik tersebut sebenarnya bisa dilihat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor  86 tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang Dengan Kabupaten Lumajang. 

Dari regulasi yang memiliki lima pasal tersebut, secara rinci disebutkan batas-batas antara kedua daerah tersebut. Dalam Pasal 1 ayat (4 sampai 6) secara tegas dinyatakan, bahwa untuk melihat batas suatu daerah dengan yang lainnya dipergunakan Pilar Batas Utama (PBU). Yakni pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Selain itu juga terdapat Pilar Acuan Batas Utama (PABU)  yaitu pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Untuk melengkapi batas antar desa, masih di Pasal 1 ayat (6) dipergunakan juga Titik Koordinat Kartometrik (TK) yang merupakan  koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar. 

"Kita acuannya juga memakai regulasi tersebut. Dimana kita lampirkan juga dalam surat kita ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim," kata Made Arya Wedanthara Kepala Disparbud Kabupaten Malang,  Rabu (31/10/2018). 

Permendagri 86/2013 sebenarnya cukup detail menjelaskan batas-batas antar daerah, apabila terjadi persoalan mengenai hal tersebut. Karena itulah pihak Disparbud Kabupaten Malang melampirkan aturan mengenai batas antar daerah yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2013.

Dalam Pasal 3 juga ditegaskan, bahwa "Posisi koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan, dan/atau nama kecamatan, ". 
Artinya batas-batas antar daerah secara jelas telah diatur dan mengikat daerah masing-masing. Mencuatnya polemik klaim wilayah wisata tersebut sebenarnya bisa diselesaiakan dengan mengacu pada regulasi tersebut. Dimana juga terdapat peta batas antar daerah sebagai satu kesatuan dalam aturan tersebut. 

Karena itulah, Didik menegaskan kembali agar pemprov Jatim yang memiliki ranah kewenangan untuk tegas mengambil kebijakan atas polemik tersebut. 

"Harus tegas karena ini masalah batas wilayah. Ini juga berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah atas lokasi tersebut," ujarnya kepada MalangTIMES.

Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher :

Redaksi: redaksijatimtimes[at]gmail.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : redaksijatimtimes[at]gmail.com | redaksijatimtimes[at]gmail.com
Top