Kajari Kota Malang Amran Lakoni SH MH (kiri). (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Kajari Kota Malang Amran Lakoni SH MH (kiri). (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Kasus  korupsi pengadaan laboratorium MIPA Universitas Negeri Malang (UM) saat ini masih terus menjadi atensi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang.  Pihak Kejari Kota Malang terus memburu satu terpidana dari tiga terpidana, yakni Sutoyo, yang saat ini masih berstatus buron dan belum diketahui keberadaannya.

Untuk upaya itu, Kejari Kota Malang  sudah melaporkan Sutoyo agar masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) ke Adhyaksa Monitoring Center (AMC),

Kepala Kejari Kota Malang Amran Lakoni mengungkapkan, pihaknya memang terus melakukan upaya pencarian terhadap Sutoyo. Terpidana sendiri sudah pernah dicari petugas, baik di kampus UM maupun di kediamannya. Namun, yang bersangkutan tidak didapati.

"Nah kami akhirnya melaporkan Sutoyo ini ke AMC untuk bisa membantu mencari keberadaan Sutoyo dan mencegah dia kabur lebih jauh, ke luar negeri mungkin," jelas Kajari Amran (31/10/2018).

Dijelaskan Amran ebih lanjut, AMC sendiri merupakan lembaga yang berada di bawah kendali jaksa agung muda bidang intelijen. Lembaga tersebut bertugas mencari orang-orang yang telah ditetapkan sebagai buron oleh Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi, maupun kejaksaan negeri se-Indonesia.

"Jadi,  kami berharap keterlibatan AMC juga turut bisa membantu. Tapi kami harap, Sutoyo datang ke sini dengan sukarela daripada dihantui," ungkap kajari.

Sutoyo sudah divonis enam tahun penjara. Sementara itu, dua oknum dosen lainnya, yakni Abdullah Fuad divonis enam tahun penjara dan Andoyo divonis empat tahun penjara. 

Abdullah Fuad dan Andoyo saat ini sudah berada di Lapas Lowokwaru. Penangkapan para terpidana tersebut berdasarkan hasil putusan jasasi tahun 2017. Sementara Sutoyo mulai 18 Juli 2018 sampai saat ini masih belum menyerahkan diri.

Mereka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) a, b jo Pasal 18 Ayat (2) (3) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)