MALANGTIMES - 70 orang dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulses) menempuh jarak sekitar 809 kilometer (Km) menuju Kabupaten Malang. Puluhan orang tersebut menaklukkan jarak yang begitu jauh hanya untuk menimba ilmu mengenai perpajakan.
Baca Juga : Pandemi Covid-19, Revitalisasi Pasar Bunulrejo Dibatalkan
Khususnya mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang yang dinilai sukses dalam persoalan tahunan tersebut.
70 orang yang hadir ke Kabupaten Malang terdiri dari unsur kepala desa sebanyak 50 orang, 2 orang camat dan lainnya dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Mereka, kemarin (Senin, 29/10/2018) melakukan studi yang secara langsung ditemui Sekda Kabupaten Malang Didik Budi M serta Kepala Bapenda Purnadi, di ruang rapat Anusapati.
Purnadi menyampaikan kedatangan para tamu jauh tersebut, memang dalam rangka untuk belajar mengenai PBB P2 dan BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) di Kabupaten Malang. “Dimungkinkan karena Kabupaten Malang memiliki tofografi yang mirip dengan di sana. Selain mungkin mereka mengetahui mengenai hal tersebut, kita bisa dijadikan tempat sharing dan belajar,” kata Purnadi kepada MalangTIMES, Selasa (30/10/2018).
Seperti diketahui tofografi Kabupaten Takalar hampir mirip dengan Kabupaten Malang yang jaraknya sekitar 809 Km jauhnya ini. Yakni wilayahnya terdiri dari pantai, daratan dan perbukitan. Hal tersebut yang dimungkinkan 70 orang tersebut bertandang ke Kabupaten Malang. Selain itu, beberapa keberhasilan dari PBB P2 serta BUMDesa yang beberapa kali diapresiasi di tingkat nasional. Telah membuat perwakilan dari Kabupaten Takalar menengok ke Kabupaten Malang.
Dari hasil pertemuan yang dilakukan, menurut Purnadi, dirinya memaparkan berbagai strategi dalam PBB P2. “Kita paparkan mengenai hal-hal teknis dalam pungutan PBB P2. Misalnya, bagaimana kita terus mendorong pemerintah desa untuk penyelesaian kewajiban masyarakatnya. Sampai pada pola pendekatan penagihan,” ujar Kepala Bapenda Kabupaten Malang ini.
Baca Juga : Jamin Nasib Tenaga Kerja, Disnaker-PMTSP Kota Malang Ajukan Skema Jaring Sosial
Hal lainnya adalah dengan pemberian reward bagi pemerintah desa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Malang.
“Setiap tahun kita juga memberikan berbagai hadiah bagi desa/kelurahan yang membayar PBB P2 tepat waktu. Baik itu televisi, komputer PC, printer dan lainnya. Reward ini sebagai bentuk apresiasi kita kepada desa,” imbuh Purnadi.
Berbagai strategi dan diskusi yang dilakukan ternyata cukup berkesan bagi tamu jauh tersebut. Mereka sangat antusias untuk mereplikasi strategi yang telah lama diterapkan oleh Kabupaten Malang dalam PBB P2.
“Mereka sangat antusias dengan paparan kita. Tentunya kunjungan mereka tersebut membuat kita harus lebih baik dalam persoalan PBB P2 ini,” pungkas Purnadi.