Ilustrasi, Wali Kota Malang, Sutiaji dan Presiden Joko Widodo
Ilustrasi, Wali Kota Malang, Sutiaji dan Presiden Joko Widodo

MALANGTIMES - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengucurkan Dana Kelurahan pada 2019 mendatang. Dana tersebut rencananya terdistribusi dalam pagu Dana Alokasi Umum (DAU) dan telah disepakati Badan Anggaran (Banggar) DPR RI senilai Rp 3 triliun. Akan tetapi, besaran tersebut tampaknya masih belum sesuai dengan harapan pemerintah daerah (pemda).

Misalnya untuk Kota Malang, pemda berharap kucuran anggaran dana kelurahan bakal sama nilainya dengan dana desa. Rata-rata tiap desa di Malang Raya mendapatkan kucuran Rp 1 miliar per tahun. "Harapannya ya minimal (nominal dana kelurahan) sama dengan desa. Karena sesungguhnya tingkat kemiskinan dan gini rasio (rentang antara miskin dan kaya) ini yang tinggi berada di wilayah kelurahan," ujar Wali Kota Malang Sutiaji.

Pria penghobi olahraga bulutangkis itu mengungkapkan, jajaran pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) telah menyampaikan langsung soal kebutuhan dana kelurahan itu pada  Presiden Jokowi, di Istana Bogor beberapa waktu lalu. "Hasil pertemuan dengan presiden waktu itu langsung kami sampaikan. Kami meminta, desa kan sifatnya sama dengan kelurahan," terangnya.

Secara penggunaan, lanjut Sutiaji, akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kelurahan dan tidak dimasukkan dalam rancangan APBD Kota Malang. "Nanti dana itu tidak masuk ke APBD tetapi langsung dikelola kelurahan dan tidak masuk ke pendapatan Kota Malang. Digunakan sesuai prioritas masing-masing kelurahan," terangnya.

Meski demikian, pihak pemda juga mengusulkan peran serta dalam hal pengawasan. "Pengawasannya saya minta, kan memang yang punya uang pusat tapi yang punya orang pemkot. Jadi kami minta sama-sama. ASN nya kami awasi, perputaran keuangannya nanti diawasi oleh Kementerian PDT," pungkasnya. 

Pada 2019 mendatang, anggaran DAU dari pusat ke daerah mencapai Rp 417,8 triliun termasuk tambahan untuk dukungan kelurahan. Dana kelurahan sekitar Rp 3 triliun bakal dibagi ke 8.212 kelurahan. Penggunaannya untuk pembangunan sarana dan prasarana, serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan. 

Selanjutnya, pemerintah pusat akan membagi kelurahan dalam tiga kategori. Yakni kategori baik mendapat Rp 353 juta, kategori peerlu ditingkatkan memperoleh Rp 370 juta, dan kategori sangat perlu ditingkatkan diberi Rp 384 juta.