Dugaan Penyelewengan Anggaran dan Jabatan, Kades Dilaporkan ke Polisi dan Inspektorat

MALANGTIMES - Berawal dari dugaan penyalahgunaan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD), masyarakat Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, membuat pengaduan. Surat terkait penyelewengan yang terjadi pada 2017 tersebut dilayangkan ke Polres Malang dan Inspektorat Kabupaten Malang.

“Kami sudah melayangkan surat dugaan penyalahgunaan ADD dan DD, 5 Oktober lalu. Selain saya, dua saksi yang juga warga Desa Purwoharjo sudah dimintai keterangan oleh penyidik Satreskrim Polres Malang (unit IV tiipidkor),” kata Samsul, salah satu warga Desa Purwoharjo, sekaligus sebagai pelapor tersebut.

Samsul menambahkan, selain pihak warga, belakangan diketahui kepala desa dan carik Desa Purwoharjo, yakni Masduki dan Suyadi, juga sudah dimintai keterangan oleh polisi, Jumat (26/10/2018). Sebelumnya, beberapa saksi, termasuk warga dan perangkat desa setempat, juga dipanggil ke Inspektorat Kabupaten Malang untuk dimintai keterangan, Selasa (23/10/2018). “Kalau nggak Senin ya Selasa mendatang, beberapa saksi dan warga bakal dimintai keterangan ke Polres Malang terkait kasus ini,” imbuh Samsul kepada MalangTIMES, Minggu (28/10/2018).

Ketika MalangTIMES mencoba mempelajari surat laporan yang dilayangkan warga Desa Purwoharjo, terdapat dua poin yang ditekankan pada surat berukuran A4 tersebut. Poin pertama menjelaskan terkait dugaan penyelewengan pembangunan plengsengan jalan desa. Yakni pada musyawarah pembahasan RAB (rencana anggaran biaya), disebutkan jika pembuaan pelengsengan menggunakan bahan material pasir, batu, dan semen. Sedangkan praktiknya, pada anggaran ADD dan DD tahun 2017, pembuatan pelengsengan menggunakan bahan material campuran fly ash (pengganti semen). “Kenyataannya pelengsengan dibuat dengan komposisi 100 sak fly ash dan 50 sak semen. Itu sudah menyalahi aturan kesepakatan, dan kualitas bagunan pasti tidak standart dan mudah rusak," sambung Samsul. 

Lanjut, pada poin selanjutnya, di surat laporan yang dilayangkan warga membahas dugaan penyelewengan wewenang akan penyewaan tanah kas desa (bengkok). Tanah dengan luas sekitar 1 hektare itu disewakan kepada orang lain dan melebihi masa jabatan. “Bulan ini dia (Masduki), seharusnya sudah lengser dari jabatan kades Purwoharjo. Nyatanya hingga kini tanah masih ditanami singkong dan beberapa tanaman lain. Sedangkan yang menggarap adalah orang yang menyewa hingga melebihi batas akhir jabatannya,” ujar Samsul.

Menurut dia, dana pembuatan pelengsengan yang lebih ekonomis dari segi biaya. Dan, uang dari hasil sewa tanah bengkok diperkirakan masuk ke kantong jades. “Nyaris semua proyek diurus kades Purwoharjo. Perangkat desa yang lain hanya formalitas. Diduga kuat ada penyelewengan dana di situ. Untuk itu, kami (warga) siap pasang badan jika dimintai keterangan terkait kasus ini,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Malang Tridiyah Maestuti,l mengaku akan mendalami laporan yang dilayangkan warga Desa Purwoharjo tersebut. “Kami akan tindak lanjuti dengan mengkaji ke lapangan. Ini juga sudah kami pelajaru surat pengaduannya,” ucap Tridiyah.

Selain itu, wartawan juga sempat berupaya menemui dan menghubungi Kanit Idik IV Tipidkor Polres Malang Iptu Sutiyo. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dan keterangan terkait kasus tersebut. (*)

Top