Hafi Lutfi Kadishub Kabupaten Malang (tengah) bersama para pemilik kendaraan yang kerap curhat atas uji kir yang saat ini hanya di Talangagung, Kepanjen (Nana)
Hafi Lutfi Kadishub Kabupaten Malang (tengah) bersama para pemilik kendaraan yang kerap curhat atas uji kir yang saat ini hanya di Talangagung, Kepanjen (Nana)

MALANGTIMES - Harapan lama beroperasinya balai uji kir Karanglo, Kabupaten Malang, secara optimal yakni dengan mendapatkan akreditasi baik dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat telah ada di depan mata.

Perizinan pengelolaan sudah selesai dengan adanya Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur (Jatim).

Provinsi Jatim menandatangani kewenangan pengelolaan balai uji kir Karanglo ke Pemkab Malang. Berbagai peralatan kir telah dikalibrasi oleh tim Kemenhub. Maka tahap akreditasi sudah di depan mata. 

Sayangnya, harapan tersebut masih terganjal. Dengan masih beroperasinya UPT Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batu di gedung balai uji kir Karanglo. Mereka masih bertahan di lokasi yang akan dilakukan rehab oleh Dishub Kabupaten Malang. 

Seperti diketahui, sejak tahun 2002, gedung uji kir Karanglo dipergunakan untuk melayani masyarakat Malang Raya. Baik wilayah Kabupaten Malang, Kota Malang maupun Kota Batu.

Puluhan tahun beroperasi di gedung yang sama, hanya dibedakan ruang, akhirnya membuat Provinsi Jatim mengeluarkan SK pengelolaan untuk Kabupaten Malang. 

"Saat ini kita secara resmi mendapat izin pengelolaan dari provinsi. Kita berencana melakukan peningkatan akreditasi balai kir Karanglo. Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat. Satu kriteria untuk itu adalah gedung kir yang refresentatif," kata Hafi Lutfi Kepala Dishub Kabupaten Malang kepada MalangTIMES, Minggu (28/10/2018). 

Kondisi gedung kir Karanglo saat ini terbilang riskan dan tidak refresentatif. Hal ini tentunya tidak akan bisa lolos akreditasi.

"Sudah terlalu lama. Saya takutnya roboh, karena itu tahun ini kita rencanakan rehab atapnya secara total. Tapi, kita tidak bisa bergerak juga karena gedung masih ada penghuninya. Yakni UPT Dishub Kota Batu yang belum pindah," ujar Lutfi. 

Belum adanya kepastian pindah dari UPT Dishub Kota Batu inilah yang membuat rencana rehab di tahun ini tertahan.

Padahal, menurut Lutfi, pihak Kota Batu juga mengetahui seluruh proses pengelolaan balai uji kir Karanglo yang berada di tangan Pemkab Malang. 

"Tahu semua bahkan kita semua menandatangani hal tersebut dengan adanya saksi-saksi juga. Bahkan, difasilitasi Pemprov Jatim juga. Tapi Batu belum ada geraknya,  sedangkan Kota Malang telah pindah lama. Ini membuat kita tidak bisa bekerja," ujarnya. 

Dishub Kabupaten Malang juga secara resmi telah mengirimkan surat mengenai hal tersebut.

Intinya, mereka memberikan waktu sampai tanggal 29 Oktober 2018 depan bagi UPT Dishub Kota Batu untuk pindah.

Pasalnya, Dishub Kabupaten Malang akan melakukan rehab seluruh atap gedung yang kondisinya riskan bagi keselamatan dan kenyamanan masyarakat. 

"Kita minta tolong untuk direspons. Kita tidak mau barang-barang operasional Batu rusak kalau tidak dipindahkan saat rehab, " tegas Lutfi. 

Sayangnya lagi, surat resmi tersebut belum mendapat respons sama sekali dari pihak Kota Batu. Padahal, besok sudah jatuh tanggal terakhir bagi Kota Batu untuk memindah barang-barangnya yang ada di gedung kir Karanglo. 

Lutfi pun menyampaikan ketidaktahuannya atas tidak adanya respons tersebut. Bahkan dirinya menduga seluruh proses pengelolaan balai uji Kir Karanglo yang diikuti oleh pihak Dishub se-Malang Raya, tidak diketahui oleh Wali Kota Batu. 

"Saya khawatir Wali Kota Batu tidak tahu. Jadinya berlarut seperti ini. Kita punya target untuk kir Karanglo yang sejak Agustus lalu kita tutup pelayanannya. Tahun depan sudah bisa berjalan optimal dan sudah mengantongi akreditasi seperti di Talangagung, Kepanjen, " ujarnya. 

Akreditasi balai uji kir mensyaratkan peralatan dan gedung yang refresentatif dalam melayani masyarakat.

Tanpa kriteria tersebut, maka bakai uji kir tidak bisa diakreditasi oleh Kemenhub RI. 

Apabila rehab gedung tertahan dikarenakan UPT Dishub Kota Batu tidak pindah. Maka proses akreditasi pun tidak bisa berjalan.

Jadi, lanjut Lutfi, pihaknya meminta agar pihak Kota Batu untuk ikut serta membantu dengan cara pindah kantor. 

Dirinya juga menegaskan, untuk persoalan teknis tersebut, tidak bisa ikut campur.

"Ranah daerah masing-masing terkait teknisnya. Kita hanya menjalankan aturan yang ditandatangani bersama, " tegas Lutfi. 

Belum pindahnya UPT Dishub Kota Batu dari gedung kir Karanglo bisa dimungkinkan karena Batu belum memiliki lokasi dan kantor di wilayahnya.

Atau memang tidak tersosialisasikannya proses tersebut ke jenjang paling atas di Pemkot Batu. Sehingga rangkaian koordinasi sampai surat resmi yang dilakukan, masih bertepuk sebelah tangan. 

"Bisa dimungkinkan karena faktor itu. Tapi kita tidak bisa terus seperti ini. Kami punya target dan harapan besar dari masyarakat Kabupaten Malang tentang ini. Jadi kita coba beri waktu sampai 2-3 hari kepada Batu untuk perpindahannya. Dari tanggal akhir pindah yaitu Senin depan," pungkas Lutfi.