Masih Banyak Kasus Kekerasan, Aktivis Sebut Kota Malang Belum Layak Anak dan Perempuan

Oct 26, 2018 14:52
Aktivis sekaligus motivator komunitas Koalisi Perempuan Kota Malang, Sri Wahyu (Pipit Anggraeni/MalangTIMES)
Aktivis sekaligus motivator komunitas Koalisi Perempuan Kota Malang, Sri Wahyu (Pipit Anggraeni/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Aktivis sekaligus motivator komunitas Koalisi Perempuan Kota Malang, Sri Wahyuni menyebut Kota Malang masih belum dapat dikatakan sebagai kota layak perempuan dan anak. Karena berdasarkan data yang dihimpun, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di kota pendidikan ini masih terbilang tinggi.

Baca Juga : Rektor UMM Merespons Desas-desus Pergantian WR III dan Kursi Baru WR IV

Menurutnya, sepanjang 2017 ia mencatat ada 60 kasus kekerasan perempuan, dan 37 korbannya adalah anak-anak. Hal itu menjadi salah satu tolok ukur yang menunjukkan jika Malang sampai saat ini butuh upaya secara masif untuk menekan jumlah kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak-anak.

"Bukan hanya kekerasan, berbagai bidang lain juga masih luput dari perhatian pemerintah," katanya pada wartawan belum lama ini.

Lebih jauh perempuan berhijab itu menyampaikan, indikator lain yang menyebabkan Malang belum layak dikatakan sebagai kota layak perempuan dan anak adalah pada aspek kesehatan. Pada 2016, tercatat angka kematian ibu sebesar 75,29 per 200 ribu kelahiran atau 75 hingga 76 kasus kematian ibu. Angka itu mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, yaitu 68,24 per 100 kelahiran atau 68 hingga 69 kasus kematian ibu saat melahirkan.

Dia juga menyampaikan, pengawasan terhadap pernikahan dini masih minim. Sepanjang 2017, ada 41 kasus pernikahan dini. Itu menunjukkan jika dispensasi pernikahan anak di bawah umur masih marak terjadi di kota yang dulu berjuluk sebagai kota bunga ini.

"Selain itu, sepanjang 2015 kematian balita ada sembilan kasus, dan pada 2016 meningkat menjadi 13 kasus. Begitu juga dengan keterwakilan perempuan di kursi legislarif, belum pernah menyentuh angka 30 persen," urainya.

Baca Juga : Dosen UM yang Sempat Positif Covid-19, Sudah Diperbolehkan Meninggalkan Rumah Sakit

Kondisi itu menurutnya harus segera dibenahi. Sebagai kota pendidikan, ia meminta agar pemerintah memperhatikan faktor keamanan di lingkungan pendidikan. Mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Karena tak dapat dipungkiri, kekerasan masih banyak terjadi di lingkungan pendidikan itu sendiri.

"Lingkungan pendidikan tidak menjamin keamanan perempuan dan anak-anak," urainya.

Bahkan selama ini, lanjutnya, kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap mahasiswi banyak terjadi saat mereka pulang dari kegiatan belajar di kampus. Terutama saat melewati gang-gang kecil, yang sering dimanfaatkan oknum tak bertanggungjawab. 

"Maka di sini pemerintah harusnya memberi jaminan melalui inovasi baru. Semisal pengawasan secara online hingga ke akses gang-gang melalui kominfo," imbuhnya.

Topik
Berita MalangKasus Kekerasankomunitas Koalisi PerempuanSri Wahyuni

Berita Lainnya

Berita

Terbaru