MALANGTIMES - Perubahan berlangsung begitu cepat. Namun, pemerintah daerah masih banyak yang merasa kewalahan saat harus mengikuti arus perubahan tersebut. Terutama ketika mengubah aturan yang dibuat pemerintah pusat untuk segera direalisasikan di masing-masing daerah.

Salah satunya dirasakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang terkait beragam perubahan yang terjadi. Meski perubahan yang dilakukan dinilai memberi efek positif dan membantu proses kelancaran mengurus izin, namun karena aturan belum selaras, tak jarang membuat layanan yang semestinya berjalan mandek untuk beberapa saat.

"Ada beberapa sistem yang belum berjalan mulus. Kemudian ada pembaruan lagi. Jadi, kalau bisa, peraturan itu jangan sering berubah. Karena daerah saat akan mengubah aturan, butuh anggaran yang tidak kecil," kata Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kota Malang Iwan Razali kepada MalangTIMES belum lama ini.

Kondisi tersebut terkadang membuat pemerintah daerah sedikit susah saat akan mengeluarkan izin yang diajukan. Sehingga terkadang membuat stigma baru yang menyatakan jika masyarakat ataupun pelaku usaha dipersulit saat mengurus izin. Padahal, kondisi sehenarnya tidak begitu. Yang terjadi selama ini di lapangan, ada kendala karena aturan yang sering berubah.

"Mau keluarkan izin, aturannya sudah berubah. Dikira menghambat masyarakat, padahal bunyi aturan memang berbeda. Seperti penindakan toko modern. Dulu namanya toko modern, tapi sekarang di aturan disebut toko swalayan. Mengubah kata saja, itu butuh waktu dan memang sedikit menghambat," ucapnya.

Menurut Iwan, setiap tahun ada banyak peraturan dari pemerintah pusat yang diubah. Padahal, aturan yang dibuat sebelumnya belum berjalan lancar. Alhasil, proses perizinan harus terkendala dengan berbagai alasan yang bersumber pada aturan tersebut.

"Peraturan terus berubah secara berkala dan dinamis. Dan memang itu tujuannya untum mencari sistem yang terbaik. Namun, karena saking dinamisnya, membuat daerah kelabakan. Revisi perda kan satu tahun anggaran, termasuk perwal. Itu cukup memberatkan," urai pria berkacamata tersebut. (*)