CSR Panser Anoa yang diberikan kepada Kota Malang dari PT Pindad di Taman Cerdas Trunojoyo. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
CSR Panser Anoa yang diberikan kepada Kota Malang dari PT Pindad di Taman Cerdas Trunojoyo. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - DPRD Kota Malang dan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah menyepakati rencana pembahasan 28 peraturan daerah (perda) pada tahun anggaran 2019 mendatang. Setidaknya ada empat aturan baru yang bakal digodok. Salah satunya bakal menyentuh para pengusaha properti dan pengembang perumahan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto usai Rapat Paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Malang 2019, Selasa (23/10/2018) petang. Salah satu usulan perda yang diajukan oleh pemkot yakni terkait pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). 

Menurut Wasto, keberadaan perda tersebut cukup urgen agar pemkot memiliki dasar hukum yang jelas untuk melakukan pengelolaan RTH. "Termasuk untuk RTH yang sudah ada maupun yang menjadi bagian dari penyerahan public service obligation (PSO) dari pengembang. RTH ini sangat strategis karena menjadi sarana untuk keseimbangan alam," urainya.

Selain itu, ada pula rencana untuk merampingkan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Malang. Eksekutif mengajukan perubahan atas Perda Kota Malang No 7 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah. "Rencananya nanti ada beberapa OPD yang digabung. Golnya yakni lembaganya lebih ramping tetapi tetap kaya fungsi," ucapnya.

Meski demikian, Wasto masih enggan menyebut dinas-dinas yang akan digabung ataupun diatur ulang. Menurut dia, pembahasan tersebut saat ini masih dalam kajian. "Ada fungsi-fungsi yang ternyata beririsan dan dinilai bisa digabung. Misalnya dinas perdagangan dan peridustrian," sebutnya. 

Selain itu, dua rancangan perda (ranperda) yang juga diajukan pemkot yakni perubahan atas Perda Kota Malang No 4 Tahun 1997 tentang Penggunaan Tempat-Tempat Tertentu yang dikuasai pemkot. Nantinya juga akan ada penyesuaian besaran tarif yang ditetapkan. Ditambah lagi satu ranperda mengenai layanan ketenagakerjaan. "Nanti tidak lagi ada pungutan untuk layanan ketenagakerjaan," sebutnya. 

Terpisan, Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Malang Rusman Hadi mengungkapkan, selain empat usulan baru dari eksekutif, pihak dewan juga mengajukan empat perda inisiatif. "Ada 28 ranperda dan 20 merupakan lanjutan pembahasan perda di 2018 ini, empat merupakan usulan baru dan empat inisiatif dari usulan dewan," ungkapnya. 

Ranperda yang diajukan oleh lembaga wakil rakyat itu terkait pengendallian TBC, warung internet, CSR, juga lalu lintas. Sedangkan perda yang masih akan dilanjutkan pembahasannya seperti perda minuman beralkohol, penyelenggaraan reklame, sistem penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan sampah.(*)