MALANGTIMES - Wali Kota Malang Sutiaji menggelar inspeksi mendadak (sidak) terkait perizinan. Hari ini (23/10/2018) sejumlah lokasi didatangi untuk mencocokkan antara data administratif dengan kenyataan di lapangan. 

Sidak dimulai sekitar pukul 10.30 WIB di Perkantoran Terpadu (Block Office) Kota Malang di Kecamatan Kedungkandang. Sutiaji mengadakan pertemuan tertutup dengan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Di antaranya dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) serta Dinas Perindustrian.

Setelah melakukan pengecekan data sekitar satu jam, rombongan langsung bergeser ke salah satu toko modern di depan Pasar Bunul. Tampak hadir pula dari unsur Satpol PP Kota Malang serta Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang. Kemudian, rombongan mendatangi toko modern lain di Jalan Mayjen Panjaitan. Keduanya dipastikan bodong alias belum mengantongi izin. 

Wali Kota Malang Sutiaji mengungkapkan, sidak tersebut digelar dalam rangka mengklarifikasi dan memvalidasi data yang ada. Menurut dia, ada beberapa toko modern yang memang baru mengajukan izin. "Ada juga yang memang izin lama, tapi diperbarui. Ketika diperbarui, kan harus mengikuti asas yang sesuai dengan perda (peraturan daerah) Kota Malang," urainya. 

Hal-hal lain yang ditinjau, lanjut dia, yakni terkait kesesuaian jarak antara toko modern dengan keberadaan pasar rakyat. Juga adanya kesepakatan rencana kerja antara toko modern dengan UMKM yang sudah tercantum dalam peraturan pemerintah (PP) dan perda. "Ada sekitar 43 yang belum memenuhi persyaratan-persyaratan itu. Sehingga oleh DPM-PTSP tidak dikeluarkan izin sebelum memenuhi," ujar Sutiaji. 

Meski banyak toko modern berdiri tanpa dilengkapi izin, Sutiaji enggan mengakui bahwa pihak Pemkot Malang kecolongan. "Yang jelas toko modern ini keniscayaan. Tapi ayo diatur agar tidak terjadi monopoli. Bukan kecolongan, tapi memang baru kali ini ditindak," sebutnya.

Usai sidak, Sutiaji juga menginstruksikan Satpol PP Kota Malang untuk mengirimkan surat panggilan kepada pengelola toko-toko modern bodong itu. "Mohon semua pengusaha untuk mengikuti aturan. Saya juga minta satpol PP beri teguran ke 43 itu. Kalau masih bandel, akan dilakukan sesuai prosedur," pungkasnya. (*)