MALANGTIMES - Pajak Bumi dan Bangunan di Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Malang masih tertahan di kisaran angka 77 persen sampai bulan Oktober ini.
Hal ini dinyatakan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang saat ditemui MalangTIMES, Selasa (23/10/2018) di lantai dua Setda Kabupaten Malang.
Baca Juga : Pemudik yang Terindikasi Covid-19 di Kabupaten Malang Bakal Dibawa ke Safe House
"Betul sampai saat ini masih sekitar angka itu. Saya pikir di tingkat kecamatan dan desa juga sudah berusaha untuk memenuhi baku PBB. Walau tidak sesuai dengan target pelunasan. Yakni di akhir bulan Agustus lalu," kata Purnadi Kepala Bapenda Kabupaten Malang.
Artinya, dengan angka tersebut, masih ada 23 persen dari baku PBB yang belum terbayar di berbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Malang.
Dari catatan Bapenda Kabupaten Malang, target PBB P2 dari seluruh buku senilai Rp 63,8 miliar. Dengan target tersebut, Bapenda Kabupaten Malang masih membukukan sekitar Rp 49 miliar. Padahal, Bapenda juga menargetkan di tahun ini terdapat kenaikan sekitar 10 persen dari PBB P2.
Target adanya kenaikan PBB P2 berkaca dari tahun lalu. Dari data APBD Kabupaten Malang tahun 2017, tercatat pendapatan PBB P2 sebesar Rp 52,5 miliar. Naik sebesar Rp 11,3 miliar seperti tercatat dalam APBD Kabupaten Malang tahun 2018. Yakni, menjadi Rp 63,8 miliar dari pendapatan PBB P2.
Trend positif tersebut memberikan kepercayaan di tahun ini. Bahwa PBB P2 bisa melampaui target dengan kisaran angka 10 persen.
Baca Juga : Persiapan Capai 90 Persen, Rusunawa ASN Siap Jadi Ruang Isolasi Pasien Covid-19
Kondisi inilah yang membuat Bapenda Kabupaten Malang kembali melakukan berbagai koordinasi dengan pihak kecamatan dalam persoalan tersebut.
Purnadi menyampaikan, salah satu point dalam persoalan PBB P2 yang disepakati adalah pelunasannya akan dilakukan sampai bulan Desember depan. "Jadi sudah ada kesanggupan untuk menyelesaikannya di seluruh kecamatan. PBB P2 akan ditutup Desember oleh para camat," ujarnya.
PBB P2 khususnya buku I dan buku II yaitu PBB dengan nilai kurang dari Rp 100 ribu sampai Rp 500 ribu. Merupakan kewajiban pemerintah kecamatan untuk melakukan penagihan, melalui desa-desa yang ada di wilayahnya. Sehingga dalam persoalan masih belum terselesaikannya PBB P2 tersebut, pihak Bapenda Kabupaten Malang, melakukan koordinasi dengan para camat.
