20 Perempuan Hamil di Kota Malang Positif HIV, Kesadaran Pemeriksaan Masih Rendah

Ilustrasi ibu hamil
Ilustrasi ibu hamil

MALANGTIMES - Kesadaran memeriksakan diri perempuan hamil atas penyakit menular berbahaya di Kota Malang masih rendah.

Terbukti dari sekitar 13 ribu calon ibu pada 2018 ini, hanya sekitar 10 persen atau 1.320 orang yang memeriksakan diri. Dari jumlah itu, sebanyak 20 orang dinyatakan postif HIV. 

Data tersebut dihimpun Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang sepanjang Januari hingga Agustus 2018. Dinkes sendiri sebenarnya telah mewajibkan ibu hamil untuk memeriksa sejumlah penyakit menular berbahaya. Di antara lain HIV, TBC, sifilis dan hepatitis. 

Kasi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular Dinkes Kota Malang Tjahja Wibawa mengungkapkan, jika pemeriksaan penyakit tersebut wajib. Meski demikian, masih banyak yang enggan melakukannya.

"Ibu hamil disarankan mengikuti screening dulu. Banyak tantangan, karena sebagian ibu hamil menolak tes HIV, TBC dan sifilis," ujar Cahya, panggilan akrabnya.

Namun, dia bersama dokter Puskesmas tetap menyarankan sesuai mekanisme yang berlaku. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan 21/2013  tentang penanggulangan HIV, Permenkes 51/2013 tentang pedoman pencegahan HIV, Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 1  tahun 2013 tentang layanan pencegahan dan penularan HIV dari ibu ke anak. 

Menurut Cahya, ibu hamil wajib diperiksa karena mudah untuk pengawasan dan penanganan agar tak menularkan penyakit berbahaya kepada balita. Jika penyakit tersebut diketahui di saat masa kehamilan, maka risiko penularan terhadap bayi dapat diminimalkan.

Selain itu, ibu hamil juga akan mendapat pendampingan dan pengawasan oleh petugas puskesmas secara langsung. 

Cahya memaparkan, hingga Agustus 2018 baru sebanyak 1.320 ibu hamil yang menjalani pemeriksaan di 12 Puskesmas dan 7 rumah sakit (RS). Dari jumlah yang sudah diperiksa, diketahui 20 dinyatakan postif HIV.

Setelah dinyatakan positif HIV, petugas melakukan berbagai upaya untuk memberikan bantuan pengobatan. "Agar proses persalinan aman dan menyelamatkan si bayi," terangnya. 

Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan terhadap suaminya. Sedangkan estimasi jumlah ibu hamil di Kota Malang mencapai 13 ribu, namun sebagian besar tak memeriksa ke Puskesmas dan RS tersebut.

Cahya menegaskan, pemeriksaan ibu hamil bertujuan murunkan kasus HIV/AIDS, menurunkan angka kematian penyandang HIV/IADS, menurunkan stigma dan diskriminasi. 

"Targetnya pada 2030 nol penularan. Sejauh ini total Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) sebanyak 4.328 jiwa di Kota Malang. Urutan kedua terbesar setelah Surabaya," tambahnya saat ditemui di sela kegiatan sosialisasi di Ibis Style Hotel. Usia orang yang terinfeksi HIV berusia produktif antara 20 sampai 45. 

Meski demikian, ada yang terinfeksi sejak lahir karena tertular ibunya.  Jumlah ibu rumah yang tertular berada di urutan ke tiga terbanyak. Kini, ODHA bisa memeriksakan diri di 27 Puskesmas dan Rumah Sakit yang ditunjuk.

Untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 600 juta, pada 2019 naik menjadi Rp 800 juta.

Sementara untuk ODHA yang mendapat layanan obat antiretroviral (ARV) untuk mengendalikan virus HIV sebanyak 2985 jiwa.

Farif Hafifi dari Yayasan Mahameru Surabaya mengaku di Malang baru bisa menjangkau dan mendampingi 1.000 ODHA. Selebihnya belum bisa menerima dan mendapat pendampingan. "Pendampingan perlu untuk saling menguatkan. Juga mencegah stigma," ujarnya.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang Rinikso Kartono menilai jika ODHA juga harus menjadi subyek, tak hanya menjadi obyek. Sehingga ODHA bisa dilibatkan menjadi pendamping karena mereka mengetahui kebutuhan dan penanganannya. "Percuma dana besar digelontorkan tanpa melibatkan ODHA," ujarnya.

Editor : Heryanto
Publisher :

Redaksi: redaksijatimtimes[at]gmail.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : redaksijatimtimes[at]gmail.com | redaksijatimtimes[at]gmail.com
Top