MALANGTIMES - Wakil Bupati HM Sanusi atau akrab disapa Abah Sanusi,  resmi melanjutkan program Bupati Malang Dr H Rendra Kresna yang kini sedang menjalankan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Abah Sanusi, sapaan akrab politisi PKB ini, resmi menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Malang,  setelah menerima Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Kota Surabaya, Selasa (16/10/2018) pukul 13.00 WIB, siang tadi. 

Abah Sanusi menyatakan, bahwa dengan SK Plt Bupati Malang, dirinya akan fokus melanjutkan program-program Rendra Kresna yang sudah tersusun dalam RPJMD.

"Ini fokus saya. Untuk itu secepatnya saya akan mengadakan pertemuan dengan kepala OPD dan seluruh camat. Agar roda pemerintahan kembali berjalan normal dan pelayanan kepada masyarakat tetap jalan," kata Abah Sanusi,  Selasa (16/10/2018). 

Pernyataan Abah Sanusi selaras dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Jatim Soekarwo atau Pakde Karwo yang meminta pelayanan publik wajib terus berjalan. 

Dirinya menegaskan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti dikarenakan adanya persoalan hukum yang menimpa Bupati Malang. 

“Jangan sampai pelayanan publik berhenti. Jangan sampai pemerintahan itu kosong dan proses pembangunan tidak jalan,” ujar Pakde Karwo setelah menyerahkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor 131.420/1104/011.2/2018 kepada Wakil Bupati Malang Sanusi. 

Penyerahan surat perintah tugas dan wewenang tersebut,  merupakan instruksi dari Menteri Dalam Negeri dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Pakde Karwo juga menyampaikan sebagai Plt Bupati Malang memang ada keterbatasan. Terutama yang berkaitan dengan kebijakan strategis.

"Jadi kalau ada kesulitan dan perlu cepat mengambil keputusan bicarakan dengan Forkompinda. Kemudian membuat surat kepada Gubernur dan akan diteruskan kepada Mendagri," urai Pakde Karwo. 

Hal lainnya yang disampaikan kepada Abah Sanusi adalah proses penyelesaian APBD Tahun 2019 dengan target waktu paling lambat 15 Desember 2018.

"Ini menjadi penting, karena  menyangkut belanja kepentingan masyarakat Kabupaten Malang," imbuhnya. 

Abah Sanusi pun menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan di Kabupaten Malang. Dirinya menegaskan, pelayanan masyarakat tidak bisa ditinggalkan. 

"Kita malah harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam kondisi seperti ini," pungkasnya.