Ketua KPU Kota Batu Saifudin Zuhri. (Foto: Irsya Richa/BatuTIMES)

Ketua KPU Kota Batu Saifudin Zuhri. (Foto: Irsya Richa/BatuTIMES)



MALANGTIMES - Selama masa kampanye pemilihan legislatif, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu memberikan Alat Peraga Kampanye (APK) untuk masing-masing partai politik (parpol). Setiap parpol berhak mendapatkan 10 baliho dan 16 spanduk.

“KPU memfasilitasi partai politik dengan memberikan 10 baliho dan 16 spanduk. Saat ini masih dalam proses pencetakan,” ungkap Ketua KPU Kota Batu Saifudin Zuhri. 

Ia menjelaskan bahwa sebelumnya masing-masing partai mendapatkan kesempatan hingga 10 Oktober lalu untuk menyerahkan desain.

“Tanggal 10 Oktober lalu parpol sudah serahkan desain. Dan desain yang dibuat partai politik tidak boleh menampilkan calon legislatif,” imbuhnya, Selasa (16/10/2018).

“Lalu untuk nomer daerah pemilihan (dapil) juga tidak diperbolehkan ada di baliho maupun spanduk. Tetapi  untuk foto dan tokoh partai enggak masalah,” kata Saifudin saat ditemui di gedung DPRD Kota Batu. 

Sedangkan untuk masing-masing partai hanya boleh membuat APK untuk spanduk 10 buah dan 5 baliho di masing-masing 24 desa/kelurahan. Sedangkan KPU membebaskan besaran umbul-umbul yang akan dipasang.

“Memang kalau umbul-umbul itu bebas mau berapa. Mau gambar caleg DPR RI, DPRD Jatim, terserah asalkan umbul-umbul,” jelasnya.

Meski demikian lanjut Saifudin, pihak parpol memiliki inisitaif untuk melaporkan setiap APK yang dipasang di sejumlah titik. Tujuannya memudahkan Bawaslu Kota Batu saat menertibkan APK yang tidak sesuai.

“Teman-teman punya inisiatif untuk melaporkan kalau ada penambahan alat peraga dan lokasi siap dilaporkan kepada tim KPU Kota Batu dan Bawaslu Kota Batu,” tambahnya kepada BatuTIMES. 

Nantinya APK yang bakal dipasang itu juga ada ketentuan yang tidak boleh dilanggar oleh parpol dalam pemasangan APK. Yakni di luar kawasan dilarang sesuai dengan PKPU Nomor 23 tahun 2018 dan Perwali nomor 23 tahun 2012. 

Untuk PKPU, dijelaskan bahwa Parpol tidak diperbolehkan memasang APK di tempat pendidikan, gedung pemerintah, rumah sakit. Sedangkan dalam Perwali itu parpol dilarang memasang APK di sepanjang jalan protokol Jl Diponegoro, Jl Gajahmada, Jl Panglima Sudirman.

“Dalam perwali itu tidak diperbolehkan kemungkinan karena jalan itu menuju kawasan pusat pemerintahan Kota Batu di Balai Kota Among Tani,” tutupnya. 

End of content

No more pages to load