Suasana lobi gedung DPRD Kota Malang (Foto: Nurlayla Ratri/ MalangTIMES)
Suasana lobi gedung DPRD Kota Malang (Foto: Nurlayla Ratri/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Program-program yang disusun DPRD Kota Malang mendapat sorotan dari lembaga anti rasuah Malang Corruption Watch (MCW). Mereka menuding anggota dewan terlalu banyak menghamburkan uang rakyat untuk kegiatan peningkatan kapasitas yang dampaknya tidak dirasakan langsung oleh rakyat. 

Badan Pekerja MCW M Ardan mengungkapkan, setiap tahun relatif ada peningkatan nominal kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas seperti bimbingan teknis (bimtek) hingga workshop dan peningkatan wawasan. "Penggunaan kata dalam program dibuat berbeda sehingga terkesan banyak, akan tetapi fungsinya hanya meningkatkan kapasitas DPRD seperti bimtek," urainya.  

Menurutnya, DPRD Kota Malang senang melakukan kegiatan di luar daerah untuk peningkatan kapasitas, atau dalam bahasa program disebutkan sebagai kunjungan kerja, bimbingan teknis, rapat koordinasi dan sebagainya. Padahal kegiatan tersebut rutin dilakukan setiap tahun. "Efek dari pelaksanaan peningkatan kapasitas ini belum dirasakan oleh publik Kota Malang. Alokasi terus dilakukan, tetapi belum dirasakan oleh warganya," urainya.

Di satu sisi, lanjutnya, tingginya kebutuhan bimtek itu menujukkan lemahnya kapasitas para anggota dewan yang merupakan kader-kader partai politik (parpol). "Kesiapan anggota DPRD Kota Malang dari hasil PAW belum memiliki kapasitas terhadap pelaksanaan fungsi DPRD, baik dalam hal anggaran, pengawasan, dan kebijakan. Oleh sebab itu, tidak salah apabila DPRD hasil PAW diartikan sebagai pemenuhan quorum semata," tegasnya.

Dia memaparkan data kegiatan yang dimaksud sejak 2015 hingga 2018 ini. Pada 2015, angkanya mencapai Rp 19,6 miliar dan naik pada 2016 menjadi Rp 27,8 miliar. Untuk 2017 terjadi peningkatan hingga angka 38,3 miliar dan Rp 34,5 miliar pada 2018 ini. Anggaran itu masih juga ditambah pada perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD P 2018 sebesar Rp 25,3 miliar. 

Anggaran itu terdistribusi pada program seperti peningkatan kapasitas pemimpin dan anggota dewan; workshop peningkatan fungsi dewan; optimalisasi kinerja; kunjungan kerja; studi banding; peningkatan wawasan; hingga peningkatan kapasitas koordinasi pimpinan DPRD Kota Malang. Oleh sebab itu, MCW merekomendasikan beberapa hal. 

Pertama, anggota DPRD Kota Malang harus lebih cepat meningkatkan kapasistasnya agar bisa mengimbangi pengelolaan anggaran dengan pemerintah. Kedua, perjalanan kunjungan kerja atau lebih tepatnya program peningkatan kapasitas harus dirasakan manfaatnya oleh publik Kota Malang. "DPRD harus mengontrol secara ketat pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, bukan malah menghambur-hamburkan uang rakyat," tegasnya.