Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto saat menemui awak media. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto saat menemui awak media. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)



MALANGTIMES - Pengesahan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) langsung ditindaklanjuti oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang.

Salah satunya dengan mematangkan sistem BPHTB Online. Diharapkan, sistem berbasis elektronik atau e-BPHTB itu sudah bisa diterapkan pada 2019 mendatang. 

Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto mengungkapkan, usai pengesahan perda pihaknya akan memaksimalkan kegiatan sosialisasi pada masyarakat.

Meskipun secara perhitungan pajak, tidak ada perubahan berarti karena pihaknya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.

"Selain itu kami tengah merancang sistem BPHTB Online atau e-BPHTB yang harapannya 2019 bisa diterapkan," urai Ade.

Menurutnya, saat ini tim BP2D bersama dengan jajaran Setda Kota Malang dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tengah melakukan studi banding ke beberapa daerah lain.

"Tim sedang mempelajari penerapannya ke Bali dan Banyuwangi. Nanti hasilnya tentu tidak langsung ditiru, tapi disesuaikan dengan kondisi Kota Malang," paparnya saat ditemui usai rapat paripurna di gedung DPRD Kota Malang.

Pria yang juga tokoh Aremania itu mengungkapkan, selama ini BPHTB masih menjadi primadona sumber pajak daerah.

Di awal tahun anggaran 2018, pajak yang dipungut dalam proses jual beli properti itu ditarget Rp 146,45 miliar.

Artinya, hampir separo dari total target pajak Rp 375 miliar. Hingga semester pertama 2018, BP2D Kota Malang sudah berhasil menghimpun Rp 67,5 miliar atau sekitar 46 persen dari target. 

"Pajak BPHTB ini sifatnya pasif, petugas pajak bisa memungut kalau ada transaksi. Artinya kalau iklim investasi dan jual beli tanah atau properti bagus, maka pendapatannya bisa besar," terang pria yang juga frontman D'Kross itu.

Selain itu, pihaknya juga berkomitmen untuk terus mempermudah, memperjelas, dan mempercepat proses perpajakan. 

"Dengan berbasis IT, nantinya diharapkan lebih transparan dan akuntabel. Kan mesin lebih jujur dari manusia, bisa itu petugas pajak, wajib pajak maupun dari sisi notarisnya," tambah alumnus Universitas Brawijaya itu.

Nantinya, sistem online itu akan mengakomodasi aktivitas-aktivitas seperti sistem billing, validasi, hingga pembayaran. 

Ade menambahkan, dalam perubahan Peraturan Daerah (Perda) nomor 15 tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terdapat empat poin perubahan.

Pertama yakni terkait pergantian nomenklatur antara Dinas Pendapatan Daerah (dispenda) menjadi BP2D.

Kedua, soal objek pajak dan ketiga soal cara penentuan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP). Serta keempat, yakni pengaturan surat setoran pajak daerah (SSPD).

"Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp 60 juta untuk setiap wajib pajak. Sementara, perolehan dari waris atau hibah ditetapkan Rp 300 juta," pungkasnya.

End of content

No more pages to load