MALANGTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus mengimbau agar warganya melakukan perekaman data KTP elektronik atau e-KTP. Pasalnya, pemkot tak ingin semakin banyak 'penyusup' alias penduduk pendatang yang puluhan tahun beraktivitas namun tidak mengurus perpindahan kependudukan. Terlebih hingga Oktober 2018 ini masih ada 44 ribu lebih warga belum rekam data. 

Wali Kota Malang Sutiaji mengungkapkan pihaknya melakukan percepatan proses administrasi kependudukan (aminduk) itu selama tiga bulan ini. "Kami berikan kesempatan perekaman mulai awal Oktober sampai dengan awal Desember 2018. Kami imbau waktu itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Salah satunya, yakni agar warga juga dapat berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi Pileg dan Pilpresi 2019 mendatang. "Agar hak-hak kependudukannya, maupun hal administratif berkaitan dengan data aminduk tidak terganggu. Salah satunya mencoblos (dalam pemilu)," imbaunya. 

Imbauan tersebut dia sampaikan berdasarkan hasil evaluasi atas upaya jemput bola yang dilakukan Pemkot Malang. Setelah dicermati, Sutiaji menilai bahwa kehadiran warga belum maksimal dalam jadwal perekaman yang dilakukan di kelurahan-kelurahan. 

Dia mencontohkan, di Kelurahan Kota Lama, masih ada sekitar 3.769 jiwa yang belum melakukan perekaman. Saat dilakukan proses perekaman di kantor kelurahan, yang hadir baru 83 jiwa. Fakta tersebut terungkap dalam agenda rapat koordinasi antara Wali Kota Malang Sutiaji dan Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko bersama jajaran camat dan lurah, hari ini (15/10/2018) di Balaikota Malang. 

Secara khusus, Sutiaji menekankan agar data harus benar-benar riil dengan kondisi lapangan. Mulai dari nama hingga alamat per penduduk sehingga tidak ada kekeliruan data. "Data harus berbasis by name by address. Serta langsung diberikan undangan per jiwa, selain melalui pemangku RT/RW setempat," tegasnya.

Pemkot Malang juga mengeluarkan Surat Edaran nomor  470/3020/35.73.308/2018 perihal Perekaman Elektronik. Salah satu poinnya yakni menekankan kepada aparatur sipil negara (ASN) beserta keluarga untuk secara aktif melakukan perekaman KTP elektronik.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang Eny Hari Sutiarni mengungkapkan ada 44.545 jiwa penduduk kota Malang yang belum melakukan perekaman. "Warga diberikan tiga pilihan lokasi untuk melakukan perekaman," ujarnya.

Yang pertama, lanjut Eny, yakni di kelurahan tempat warga tersebut berdomisili. Kedua, di kelurahan terdekat dari tempat tinggal yang bersangkutan. Ketiga, warga bisa langsung melakukan perekaman di kantor Dispendukcapil. "Ada tambahan yakni jadwal berkala di kelurahan-kelurahan yang merupakan upaya jemput bola dari kami," sebutnya.

Mengenai lambatnya perekaman, Eny mengutarakan ada kemungkinan adanya perubahan data, seperti telah meninggal dunia, perpindahan luar kota atau juga yang bersangkutan berada di luar kota. "Oleh karenanya, awal Oktober kami telah mengirimkan form ke kelurahan-kelurahah untuk dialirkan ke RT/RW, agar dapat terverifikasi dan terdata kembali," pungkasnya.