Hal-Hal Penting Ini Banyak Tidak Dipahami Masyarakat Terkait Izin Pemakaman

Kepala UPT TPU Disperkim Kota Malang, saat beberapa waktu lalu memberikan sosialisasi perizinan makam di Kecamatan Sukun (UPT TPU)
Kepala UPT TPU Disperkim Kota Malang, saat beberapa waktu lalu memberikan sosialisasi perizinan makam di Kecamatan Sukun (UPT TPU)

MALANGTIMES - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Malang, lewat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tempat Pemakaman Umum (TPU) gencar melakukan sosialisasi Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) tentang izin pemakaman.

Baru-baru ini, UPT TPU melakukan sosialisasi terkait hal tersebut di Kecamatan Sukun, Kota Malang yang dihadiri banyak peserta, mulai perwakilan elemen masyarakat, perwakilan RW, Modin dan perwakilan dari pihak Kelurahan di kawasan Kecamatan Sukun.

Kepala UPT TPU, Takroni Akbar, mengungkapkan, bahwa nyatanya memang masih banyak masyarakat yang belum paham benar terkait aturan dalam proses perizinan terkait makam.

Selain itu, ternyata juga tak banyak yang tahu, jika UPT Pemakaman mempunyai ambulans yang siap untuk membantu masyarakat untuk mengangkut jenazah maupun mengantarkan orang sakit.

"Memang rata-rata masyarakat belum paham perizinan. Tentang perpanjangan makam maupun hal lainnya. Fasilitas-fasilitas yang kita miliki yang bisa dimanfaatkan masyarakat ternyata juga baru mereka ketahui pas sosialisasi," jelasnya (13/10/2018).

"Administrasi tidak hanya berlaku bagi orang yang masih hidup saja. Melainkan mereka yang sudah meninggal juga perlu diuruskan pengadministrasiannya agar terdaftar dan tertata,"  tambahnya.

Lebih lanjut dijelaskan, dalam sosialisasi, pihaknya memaparkan rekomendasi Izin penggunaan tanah makam atau tumpangan, rekomendasi izin perpanjangan penggunaan tanah makam dan tumpangan, rekomendasi Izin pembongkaran dan pengangkutan jenazah.

"Rekomendasi Izin penggunaan tanah makam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan, catatan atau persetujuan suatu kegiatan dan sekaligus pemberian legalitas kepada orang atau pelaku tertentu dalam pengguanaan tanah makam.

Disini, UPT TPU tidak mengeluarkan Ijin nya namun hanya surat rekomendasinya saja, yang mengeluarkan Ijinnya adalah kecamatan tergantung lokasi TPU nya" ungkapnya.

Ia juga menyampaikan, bahwa proses perizinanan di TPU, cukup tergolong unik. Jika mendirikan bangunan maka izin harus legal terlebih dahulu sebelum membangun, baru kemudian melakukan pembangunan.

"Tapi kalau di TPU, pemakaman dilakukan terlebih dulu baru izin administrasi disusulkan. Hal itu untuk mempermudah agar prosesi pemakaman dapat terlaksana dengan cepat dan mudah," papar pria yang pernah menjabat Kepala Desa Arjowinangun ini.

Ia juga kembali mengimbau masyarakat atau ahli waris yang memiliki keluarga yang dimakamkan disembilan TPU, wajib untuk melakukan Izin Penggunaan tanah makam dan izin perpanjangan penggunaan tanah makam.

"Di sini kami imbau, apabila ada keluarga yang dimakamkan di TPU yang kami kelola. Seyogyannya melakukan izin pengunaan tanah makam atau izin pemakaman serta melakukan Izin perpanjangan penggunaan tanah makam, atau daftar ulang kembali.

Jika tidak sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa petak tanah makam yang tidak diperpanjang setelah lewat jangka waktu dua tahun, dapat digunakan pemakaman baru. Jadi untuk menghindari hal tersebut terjadi. Marilah kita tertib administrasi," terangnya.

Terakhir, ia menyampaikan, bahwa proses pelayanan yang dilakukan oleh UPT TPU, diberikan secara gratis, tanpa pungutan biaya sepeserpun. Sehingga jika masyarakat membutuhkan informasi atau banguan dari UPT TPU, bisa langsung mendatangi kantor UPT TPU.

Editor : Heryanto
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah

Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top