Konflik Pengelolaan Wisata Pantai di Kabupaten Malang Dipastikan Berlanjut, Berikut Akar Persoalannya

Ilustrasi wisata pantai di Kabupaten Malang (Foto : Ashaq Lupito/MalangTIMES)
Ilustrasi wisata pantai di Kabupaten Malang (Foto : Ashaq Lupito/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Ada gula ada semut. Pribahasa ini sepertinya pantas untuk menggambarkan konflik yang terjadi antara Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dengan Kelompok Tani Hutan (KTH).

Polemik yang dimulai lantaran perpindahan pengelolaan tiket di Pantai Goa Cina ke KTH beberapa waktu lalu, nyatanya hingga kini masih belum rampung. 

Bak bola salju, meski sudah sering diadakan mediasi dan menggelar aksi demo, nyatanya upaya itu sepertinya hanya menjadi angin lalu.

Hingga berita ini ditulis, perseteruan horizontal masih terjadi di kedua kubu.

Wakil Adm Perhutani KPH Malang Ahmad Fadil menuturkan, perseteruan ini dimulai ketika KTH merasa jumawa dengan SK, yang tertulis dalam kebijakan Peraturan Menteri Kehutanan (permenhut) nomor 39 tentang kemandirian mengelola hutan, dan nomor 83 tentang kemitraan kehutanan.

KTH berdalih jika pantai Goa Cina masuk dalam wilayah naungan mereka.

“Tidak hanya Goa Cina, dari informasi yang saya terima bakal ada sekitar 18 pantai yang semula dikelola LMDH, akan diupayakan agar bisa dikelola oleh KTH,” kata Fadil kepada MalangTIMES Sabtu (13/10/2018).

Seolah kebakaran jenggot, Perhutani KPH Malang selaku instansi yang menaungi objek wisata tersebut, terus berupaya mencari solusi dari polemik yang terjadi di antara kedua kubu.

Kenyataannya, hingga kini langkah yang dilakukan perhutani belum membuahkan hasil.

Fadil menambahkan, beberapa terobosan sudah ditempuh, salah satunya dengan membuat surat tembusan kepada Bupati Malang dan jajaran direksi Perhutani di tingkat provinsi Jawa Timur.

Dalam permohonan yang diajukan sekitar dua bulan lalu itu, pihaknya mengajukan agar dilakukan pengukuran kekuasaan wilayah.

Tujuannya agar jelas bagian mana saja yang masuk dalam ranah KTH dan mana yang masih menjadi wewenang LMDH.

“Namun saat hendak dilakukan pengukuran, pihak LMDH menolak dengan alasan belum ada kesepakatan dengan KTH,” imbuhnya.

Tidak berhenti disitu, Perhutani juga sempat mengajukan surat permohonan lanjutan terkait polemik yang menyangkut kedua lembaga tersebut.

Dalam surat permohonan itu, perhutani KPH Malang berharap agar dilakukan monitoring (pengawasan) dan evaluasi langsung dari kementerian.

Nyatanya, hingga satu bulan pasca pengajuan, belum ada respons dari yang bersangkutan.

“Kita tidak membahas salah atau benar, kami (Perhutani KPH Malang) akan terus mendukung kebijakan pemerintah,” terang Fadil.

“Tapi menurut saya, kebijakan kementerian kurang tepat, terbukti masih ada konflik yang terjadi di tengah masyarakat,” sambung Fadil.

Konflik berkelanjutan ini, juga dibenarkan Supervisor Wisata dan Aset Perhutani KPH Malang Nanang Wahyudi.

Menurutnya, kebijakan dari permenhut, masih menimbulkan ketidaksamaan pemahaman di kedua pihak (KTH dan LMDH).

Buktinya, meski sudah sering dilakukan mediasi berkali-kali, hingga kini belum juga menemukan titik terang. 

Pria yang akrab disapa Nanang ini menambahkan, dalam permenhut tersebut jika ditelisik lebih lanjut, sebenarnya KTH tidak punya wewenang untuk menyerobot wisata yang sudah dikelola oleh LMDH.

Namun disisi lain, KTH berdalih jika itu bukan penyerobotan, melainkan masuk dalam wilayah kekuasaan dimana memperkenankan KTH untuk mengelola objek wisata.

Padahal, yang dimaksud dalam peraturan itu, yakni diperkenankan membuat wisata baru dengan kerjasama dengan perhutani KPH Malang. Bukan justru merebut pengelolaan dari wisata yang sebelumnya sudah ada dan dikelola LMDH.

1“Apa arti sebuah nama instansi maupun lembaga, mari cari solusi bersama yang tentunya diimbangi dengan etika. Jangan merasa paling benar, jika sudah seperti ini pasti ada pihak yang tidak terima karena merasa diperlakukan tidak adil, ujung-ujungnya konflik berkepanjangan,” tutup Nanang.

Editor : Heryanto
Publisher :

Redaksi: redaksijatimtimes[at]gmail.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : redaksijatimtimes[at]gmail.com | redaksijatimtimes[at]gmail.com
Top