MALANGTIMES - Pembangunan dari Sabang hingga Merauke tidak cukup hanya dalam waktu 10 tahun saja. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI Dr. Ahmad Basarah, M.H di Balai Pertiwi Universitas Ma Cung dalam Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, Rabu ((10/10/2018) .
“Beliau punya pemikiran membangun Indonesia dari sabang sampai merauke. Pembangunan bukan hanya di Jawa tapi seluruh negara kesatuan republik Indonesia harus tersentuh pembangunan. Maka kemudian pak Jokowi memprioritaskan pembangunan infrastruktur, dibuka daerah-daerah terpencil, dibuatkan pelabuhan, jalan, bandara, dan lain sebagainya. Tidak mungkin membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu bisa diselesaikan dalam 2 periode masa jabatan Pak Jokowi sebagai presiden,” paparnya.
Basarah melanjutkan, hal ini dikarenakan ketika presiden berikutnya dari partai politik yang lain akan mengatakan infrastruktur tersebut adalah versinya Jokowi dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Jadi dia tidak akan mau dan ingin membuat yang baru. Lalu dibuatlah program-program pembangunan yang lain. Sehingga pembangunan infrastruktur yang harusnya bisa disambungkan dan dilanjutkan oleh presiden berikutnya terhenti.
“Inilah yang dikatakan pembangunan Indonesia seperti tari ucup-ucup. Maju lima langkah Presiden A. Begitu diganti Presiden B, mulai lagi dari awal, mundur lagi lima langkah. Akhirnya pembangunan nasional kita berjalan di tempat,” tandasnya.
Karena pola pembangunan nasional yang tidak parsial tersebut, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) kini akan dikembalikan. Untuk diketahui, MPR sudah membentuk panitia Ad Hoc yang bertugas mengembalikan GBHN tersebut dengan diketuai oleh Basarah. Jadi, perencanaan pembangunan nanti tidak bergantung pada visi misi calon presiden, gurbernur, bupati, dan wali kota.
“Mudah-mudahan saya dapat menjalankan tugas dan amanah untuk mengembalikan haluan negara kita agar dalam hal kita bernegara dalam hal pembangunan nasional kita memiliki panduan, tidak berjalan di tempat seperti sekarang ini,” ujarnya.