Gelisah Sambut UNBK, Puluhan Madrasah Ibtidaiyah Ngadu ke Pemkot Malang

Audiensi kelompok kerja Kepala Madrasah Ibtidaiyah (K3MI) se-Kota Malang di Balai Kota Malang, Rabu (10/10/2018). (Humas Pemkot Malang for MalangTIMES).
Audiensi kelompok kerja Kepala Madrasah Ibtidaiyah (K3MI) se-Kota Malang di Balai Kota Malang, Rabu (10/10/2018). (Humas Pemkot Malang for MalangTIMES).

MALANGTIMES - Puluhan madrasah ibtidaiyah (MI) di Kota Malang tercatat masih belum memiliki kesiapan maksimal dalam menyambut ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Salah satu pernasalahannya adalah penyediaan komputer yang masih belum menyeluruh, baik di MI negeri ataupun swasta.

Perwakilan Kelompok Kerja Kepala Madrasah Ibtidaiyah (K3MI) Huzaini SPd saat melakukan audiensi kelompok kerja Kepala Madrasah Ibtidaiyah (K3MI) se-Kota Malang di Balai Kota Malang menyampaikan, total madrasah ibtidaiyah di Kota Malang adalah 52 madrasah. Terdiri atas dua madrasah ibtidaiyah megeri dan 50 madrasah ibtidaiyah swasta.  

"Tahun ini rencananya akan beralih dari paper base test menjadi UNBK computer base test. Tetapi, dalam hal ini kami masih kekurangan komputer," katanya, Rabu (10/10/2018).

Sehingga, lanjutnya, simulasi masih menggunakan HP atau smartphone. Sehingga ia berharap Pemerintah Kota Malang memberi fasilitas berupa komputer untuk mendukung program UNBK tersebut.

Di sisi lain, masalah kesejahteraan guru khususnya di madrasah itidaiyah swasta yang belum tersertifikasi juga masih di bawah standart. Sehingga honor di bawah rata-rata, sarana prasarana yang masih minim juga menjadi suatu masalah. 

“Kami harap wali kota membuatkan payung hukum berupa perwali atau perda untuk mengembangkan pendidikan di Kota Malang agar dengan adanya pendidikan yang maju di kota Malang, kota Malang tetap menjadi kota yang bermartabat," jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan, UNBK belum bisa diajukan tahun ini, kemungkinan UNBK akan dilaksanakan pada tahun 2019. Dalam hal ini, pelaksanaan UNBK harus melalui pembuatan proposal pengajuan pengadaan sarana dan prasarana penunjang UNBK.

Sutiaji juga mengupayakan agar pemerintah kota Malang memiliki inovasi untuk pelaksanaan UNBK seperti melalui CSR misalnya. "Pemerintah juga akan mengupayakan untuk menyamakan taraf yang sama antara SD dengan MI di kota Malang," ujarnya.

 

Madrasah, menurut Sutiaji, memiliki sisi lebih daripada yang lain. Trend dunia kerja pada saat ini tidak hanya mencari orang yang pandai, tetapi juga orang yang benar. Karena pintar saja bisa belajar melalui IT, tapi orang yang jujur akan lebih dicari. "Nah, inilah salah satu tugas dari madrasah untuk membentuk kepribadian yang baik,” jelas Sutiaji.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Zubaidah menambahkan, Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pendidikan telah berupaya untuk memberikan bantuan secara merata, baik untuk negeri maupun swasta. Namun permasalahannya, sekolah swasta selama ini masih sedikit yang memenuhi kualifikasi saat akan mengajukan bantuan.

"Seperti bantuan rehabilitasi gedung sekolah mislnya. Untuk sekolah swasta semestinya harus disertai sertifikat tanah yayasan, bukan lagi pribadi. Saat sertifikat itu sudah atas nama yayasan, maka akan bisa diajukan bantuan," jelasnya.

Dia pun berharap setiap sekolah memiliki pemahaman terkait aturan hukum yang berjalan. Sehingga, setiap kegiatan yang dilakukan tetap pada payung hukum yang sesuai. "Selama ini bantuan sudah diberikan baik ke negeri ataupun swasta. Tapi sayangnya pemahaman yayasan terkadang berbeda dengan pemerintah. Intinya semua akan diratakan," kata Zubaidah. (*)

Editor : Yunan Helmy
Publisher :

Redaksi: redaksijatimtimes[at]gmail.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : redaksijatimtimes[at]gmail.com | redaksijatimtimes[at]gmail.com
Top