Bupati Malang, Rendra Kresna saat akan menyerahkan 500 sertifikat tanah gratis kepada masyarakat di Desa Mulyoasri dan Desa Sidorenggo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang. (Foto: rully/malangtimes)
Bupati Malang, Rendra Kresna saat akan menyerahkan 500 sertifikat tanah gratis kepada masyarakat di Desa Mulyoasri dan Desa Sidorenggo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang. (Foto: rully/malangtimes)

MALANGTIMES - Bupati Malang, Rendra Kresna menyerahkan 500 sertifikat tanah gratis kepada masyarakat di Desa Mulyoasri dan Desa Sidorenggo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang. Penyerahan sertifikat tanah gratis itu adalah program dari APBN tahun 2015 untuk Kabupaten Malang, yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Malang.

Penyerahan tersebut diserahkan pada Rabu (19/8/2015) pagi, di desa setempat. Hadir juga jajaran BPN Kabupaten Malang menyaksikan penyerahan sertifikat Redistribusi Tanah Program APBN 2015 sejumlah 500 bidang dengan rincian untuk Desa Mulyoasri sebanyak 150 bidang dan Desa Sidorenggo berjumlah 350 bidang.

Menurut Kepala BPN Kabupaten Malang, Bambang Sutjahjo, SH, Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Malang, Rendra Kresna. "Adapun total target legalisasi aset program APBN tahun 2015, di Kabupaten Malang, berjumlah 3.351 bidang, dengan rincian, Dipa kantah Kabupaten Malang tahun 2015 ada 2.732 bidang hal itu meliputi kegiatan sertifikasi," katanya, usai acara.

Dari rincian tersebut jelasnya, Prona targetnya 2.000 bidang, hal itu tersebar di tujuh desa diantaranya Sitirejo, Ngajum, Palaan, Klampok, Kendalpayak, Pamotan, dan Tumpakrejo. Selain itu,  ada di enam kecamatan diantaranya, Wagir, Ngajum, Singosari, Bululawang, Dampit dan Kalipare. "Realisasi untuk fisik 66,25 persen dan keuangan 71,87 persen," jelas Bambang, Rabu (19/8/2015).

Sementara itu, untuk MBR (Lintor atau Menpera) targetnya 432 bidang, yang tersebar di 6 desa yakni di Sukonolo, Ngawongo, Radugading, Duwet, Jatisari, Pandansari. Untuk desa-desa tersebut berada di lima kecamatan yakni Bululawang, Tajinan, Tumpang, Pakisaji dan Ngantang.

lebih lanjut Bambang menjelaskan, bahwa kegiatan legalisasi aset program APBN tahun 2015 itu diawali dengan kegiatan pra sertifikat atau pemberkasan permohonan oleh panitia di masing-masing desa setempat. "Sedangkan pembiayaan APBN hanya dialokasikan untuk proses pelaksanaan sertifikasi di kantor pertanahan. Makan kegiatan pra sertifikasi di desa itu tidak ada anggarannya," akunya.

Untuk menghindari terjadinya pungutan liar tambah Bambang, biaya pemberkasan oleh panitia desa yang dikhawatirkan terjadi pelanggaran hukumpidana, maka diharapkan Pemerintah Kabupaten Malang untuk menganggarkan dari APBD. "Dana itu untuk pendampingan pelaksanaan program -program APBN di Kabupaten Malang tahun 2016 mendatang," katanya.

Bambang menambahkan bahwa dana tersebut untuk membiayai kegiatan pra sertifikasi atau memberkasan olah penitia ditingkat desa. "Sekali lagi, anggaran dari APBD itu untuk menghindari pungutan yang tidak diinginkan dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran hukum," katanya. (*)